TASIKMALAYA,|PELITA ONLINE |- Problem penurunan alokasi pemeliharaan rutin dan paket pembangunan yang dikelola Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jabar, menjadi tantangan hampir tiap UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan, Dinas BMPR Prov. Jabar.
Sepertinya kondisi tambah telak akhir-akhir ini di lingkup UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V. Lebih santernya, pekerjaan lanjutan di tahun depan diperbincangkan menurunya anggaran rutin dan tiadanya pekerjaan paket pembangunan.
Umumya, penurunan alokasi anggaran pemeliharaan rutin dan pekerjaan paket pembangunan pada lingkup Dinas BMPR Provinsi Jabar tersebut dinilai berdampak pada tenaga kerja harian.
Kepala Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan (KSPPJJ) 3, mewakili KSPPJJ 1, 2, 4 dan KSPPJ 5 pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V, Yudi Ahmad, ST menilai bahwa anggaran rutin yang tidak digenjot pada 2022 dikhawatirkan akan mengancam pengurangan pekerja harian yang ada.
Kurang optimalnya penanganan pekerjaan rutin dapat menyebabkan menurunya kualitas jalan tahun depan. Pernyataan yang dapat dipetik dari satu obrolan bersama Yudi di ruang SPPJJ 3 di salah satu gedung kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V, Kota Tasikmalaya, Kamis (28/10).
Membesar angka penurunan dan mengurangi tenaga harian ini lantaran nantinya tak imbang penanganan dengan anggaran yang minim, papar Yudi yang diketahui membawahi 7 orang mandor dengan puluhan pekerja harian yang menangani ruas jalan provinsi dalam wilayah kerja.
Memasuki tahun 2022, tambah merebak tak ada paket pekerjaan pembangunan seiring berakhir paket pekerjaan tahun 2021. “Kita sih sudah usulkan, cuma kan positifnya di soal anggaran juga yang masih belum terlihat dalam draff RKA”, pembenaran Kustoyo,ST, Kasi Pembangunan yang juga selaku plt Kasi Pemeliharaan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V dalam satu percakapan pada pekan lalu.
Kesimpulannya, proyeksi kelanjutan pekerjaan di tahun 2022, pihaknya masih belum bisa memastikan. Hanya saja berdasarkan informasi peluang kelanjutan paket yang terdapat di bidang pembangunan masih dalam pembahasan, sementara untuk pekerjaan pemeliharaan rutin akan ada pengurangan yang cukup signifikan, jelas Kustoyo serasa yakin.
“Saya rasa tahun 2022 tak ada lonjakan anggaran, mengingat pemprov Jabar tengah fokus terhadap penyelesaian program garapan unggulan seperti halnya Masjid Al Jabar di Bandung”, sebut Kustoyo beri keterangan.
Berkaca kepada penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021, menurutnya 2022 sepertinya pemprov Jabar antisipatif dan memutuskan untuk tidak menggunakan dana PEN, karena dalam kondisi sekarang PEN berdampak terhadap lajunya pelaksanaan pekerjaan.
Artinya tidak ada yang bisa memprediksi dan ketika itu terjadi ini dampak tekanannya ke pelaksanaan pekerjaan, di tengah pacu penyelesaian pekerjaan 2021 di sisa waktu dua bulan ini, kami harus mengejar kekurangannya agar target tercapai, ujar Kustoyo pekan lalu di kantornya. (Tom)
