oleh

Dampak Pandemi Covid-19, Puluhan Ribu Buruh Terkana PHK dan Dirumahkan

BANDUNG,|Pelita Online|-Ditengah Pandemi COVID-19, para buruh karyawan masih menjadi terdampak, sampai saat ini masih ada yang dirumahkan bahkan terkena putus hubungan kerja (PHK).

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan Rafael Situmorang mengatakan imbas dari COVID memukul semua sektor seperti halnya para buruh. Banyak buruh yang di phk ada juga pembayaran THR dan pesangonnya yang di cicil.

“Betul, dengan adanya wabah Pandemi corona virus banyak yang terdampak hingga perekonomian pun terancam. Perusahan banyak yang mengeluh sehingga tidak sedikit buruh yang dirumahkan dan di PHK,”ujarnya melalui telepon selulernya,
Lanjut Rafael mengungkapkan kalaupun terjadi phk, harus dipastikan hak buruhnya jangan sampai dikurangi apalagi tidak dibayarkan.

“Hal ini harus dilakukan audit dulu perusahaannya apakah mampu atau tidak mampu. Sehingga tidak mau membayar hak-hak buruh,”ungkap Rafael.
Kemudian, tambah Rafael menyebutkan pemerintah harus segera bertindak karena hal ini tidak mudah. Artinya kalaupun Nanti PSBB di Berlakukan maka ini akan lebih luas yang kena dampaknya.

“Dampak dari COVID tdk bisa dipungkiri, maka program phk harus benar benar dipenuhi hak phk nya. Dan protokol kesehatan perlu dilakukan Guna memutus mata rantai penyebaran covid-19,”paparnya.
Rafael meminta pemerintah provinsi Jawa Barat melalui disnaker harus dapat memastikan dulu keadaan perusahaannya. Agar para buruh terpenuhi hak haknya.
“Tolong dipastikan benar benar perusahaannya, apakah mereka tidak mampu atau memang sengaja tak mau bayar,”pungkasnya

BACA JUGA  Ini Kata Achmad Ru'yat Kampung Berkualitas  Sebagai Wujud Kesejahteraan Masyarakat

Rafael Situmorang Minta Pemprov Jabar Lakukan Akselerasi Pemulihan Ekonomi

Dampak pandemi terhadap ekonomi masyarakat begitu terasa di semua sektor. Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebagai daerah penggerak pemulihan ekonomi nasional dimasa pandemi covid-19. Maka Pemprov harus melakukan akselerasi pemulihan ekonomi bersama dinas-dinas terkait dan pemerintah kabupaten/kota di Jabar secara merata dan berkeadilan.

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan, Rafael Situmorang mengatakan Pemerintah Daerah Provinsi berkomitmen menciptakan kondisi wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Perwujudannya melalui Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

“DPRD Provinsi Jawa Barat, saat ini tengah menyiapkan revisi Peraturan Daerah (perda) Ketentraman dan Ketertiban (Trantib), yang di dalamnya akan disiapkan dasar hukum mengenai sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19,”ujar Politikus PDI Perjuangan ini
Rafael mengungkapkan pandemi covid-19 ini merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah, namun juga masyarakat. Dengan adanya Perda ini kedisiplinan warga akan semakin tinggi. Dan aparat penegak hukum juga memiliki dasar dalam menegakkan aturan.

BACA JUGA  Komisi V DPRD Jabar Kunjungi Dinas Sosial Evaluasi Ketersediaan Bufferstock Untuk Bencana,

“Ketika Perda ini sudah diterapkan, maka akan ada tahapan terlebih dahulu. Antara lain, disosialisasikan, disimulasikan kemudian dipublikasikan di media masa,”ungkapnya.

Disinggung terkait anggaran Satpol PP, Rafael mengungkapkan pemerintah provinsi Jawa Barat menganggarkan untuk program Satpol PP sebesar 2,3 miliar sedangkan untuk penegakan perda nya hanya 200 juta. Padahal dalam penegakan perda ini untuk se Jawa Barat maka membutuhkan biaya lumayan besar. Tetapi pemerintah provinsi hanya menganggarkan 200 juta untuk penegakan perda.

“Satpol PP ini sebagai penegakan perda maka perlu anggaran yang tidak sedikit. Ini untuk se-Jabar bukan se- Kota atau Kabupaten,”paparnya.

Rafael berharap Gubernur Jawa Barat untuk mengevaluasi kembali anggaran pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Intinya harus tepat sasaran jangan sampai implementasinya tidak sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.

“Disamping itu juga, dengan pemberlakuan PSBB ataupun PPKM banyak masyarakat yang terdampak, hal ini yang perlu diperhatikan dibandingkan dengan pembangunan taman atau alun alun,”pungkasnya.

Lanjut Rafael menyebutkan kami akan berupaya supaya implementasi Perda ini bisa berjalan dengan bijaksana. Jadi artinya tidak semata-mata merugikan masyarakat tetapi justru menguntungkan masyarakat (elvin/adikarya)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed