BANDUNG | Pelita Online | Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Mengatakan “terkait dengan anggaran pendidikan di sekolah swasta dan madrasah, disini sekolah swasta ingin BPMU dinaikan lagi dan madrasah ingin perhatian lebih lewat anggaran belanja yang ada di kewenangan gubernur dan kami sampaikan kami masih menunggu dari pemerintah provinsi jawa barat dan disdik terkait bagaimana KUA PPAS nya nanti, dari situ kita akan tetap masukan pokok-pokok pikiran dari pihak forum PKSS dan guru madrasah, semoga ini bisa menjadi apa yang mereka inginkan dan kedepanya keseimbangan yang lebih bagus lagi terkait dengan penganggaran ini agar suasana dilapangan lebih baik lagi antara sekolah swasta dengan sekolah negeri saling menunjang” tandasnya
Hal tersebut diungkapkan oleh wakil ketua komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya dalam acara audiensi dengan FKSS Jabar (Forum Kepala Sekolah Swasta) terkait dengan “IBPD gratis sekolah Negeri yang disandingkan dengan BPMU dan peserta didik KETM 2020” yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang bertempat di ruang Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat.
Jumat (7/8/20). (uci/ig)
