BANDUNG, PelitaOnline
Ada perubahan kepemimpinan di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat. Namun, kali ini berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya. Baru sekarang di era Gubernur Ridwan Kamil, Disdik Jabar dipimpin oleh seorang wanita. Selama ini setahu penulis, jabatan Kadisdik Jabar selalu di jabat seorang pria. Alhamdulillah, kesan pertama, ketika Jabar Media Network, diterima untuk wawancara seputar Kualitas dan Mutu Pendidikan di Jabar, rasanya waktu satu jam tidak terasa saking asyiknya ngobrol bersama Ibu Kadisdik yang baru seminggu menjabat ini.
Sebut saja, DR.Ir Hj Dewi Sartika, M.Si, meskipun baru beberapa hari menjabat menjadi Kepala Dinas, namun langka langka dan strategi untuk kemajuan Pendidikan di Jabar (beliau’red) sangat mumpuni.
terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan internal dan eksterna. Menurut dia, untuk meningkatkan indek pembangunan manusia (IPM) Jawa Barat, sangatlah penting. :Sebab kalau kita melihat sesuai data pada tahun 2017, IPM Jawa Barat masih berada di bawah IPM Nasional.
Terkait dengan capaian-capaian di Disdik, sebetulnya kita lebih kepada bagaimana meningkatkan sumberdaya manusia yang ada di Disdik Jabar” katanya saat bincang-bincang dengan wartawan yang tergabung dalam Jabar Media Grup di ruang kerjanya, Jl Rajiman No.6, Bandung, Jumat (18/1/2019).
Dengan meningkatnya SDM Disdik kata Ike –panggilan akrab untuk Dewi Sartika, diharapkan program meningkatkan IPM sebagaimana yang dicita-citakan Gubernur Ridwan Jawa Barat bisa terwujud. “IPM terbagi menjadi tiga, ekonomi, kesehatan dan pendidikan,” jelasnya.
Ike menjelaskan. 2017, IPM Provinsi Jawa Barat berada dikisaran 70,69 persen sementara IPM Nasional 70,81 persen. “Jadi IPM Jawa Barat masih, sedikit lebih kecil dari IPM Nasional. Tentu ini, bagian dari angka-angka,” ungkapnya.
Untuk mengatasinya, indikator-indikator capaian dari Disdik Jawa Barat juga harus ditingkatkan, khususnya terkait dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA. Mengingat APK tingkat SMA, tanggungjawabnya ada di tingkat Provinsi.
Mengingat pendidikan hak semua masyarakat, Pemprov Jabar tidak bisa hanya membatasinya hanya sesuai kewenangannya saja, tetapi harus menyeluruh,satu kesatuan antar Provinsi dan Kabupaten Kota.
“APK kita juga masih di bawah rata-rata nasional. Oleh karena itu di tahun 2019, ini akan kita kejar. Mudah-mudahan di ujung Pemerintahan Pak Gubernur, kita dapat melampaui dari APK Nasional untuk SMA,” harapnya.
APK Jabar masih dibawah APK Nasional, karena terkendala berbagai persoalan seperti jumlah guru yang memang belum sesuai dengan anak didik, jumlah sekolah dan jumlah murid yang belum sesuai.
Kendala lainnya, mutu atau sarana dan prasarana pendidikan di Jawa Barat juga masih kurang. Yang tidak kalah pentingnya, saat ini sudah masuk era Revolusi Industri 4.0.
Dari semua kendala tersebut, Ike optimis APK Jawa Barat bisa ditingkatkan.
Ike yang baru beberapa pekan menjadi Kadisdik Jabar yakin sebab semua teman dari masing-masing bidang seperti Balai, Kantor Cabang Daerah (KCD) siap membantu.
Pada tingkat SMK, untuk mengatasi Era Revolusi Industri, menurut Ike mata pelajaran harus disesuaikan dengan optekernya.
“Kalau dulu itu, kita yang menentukan mata-mata pelajaran, kalau sekarang dibalik, jadi kita bekerjasama dengan industri-industri,” katanya.
Maksudnya, industri mengingatkan mata pelajaran apa yang tengah dibutuhkan dalam dunia kerja, lalu kita menjabarkannya lewat kurikulum.
“Jadi kita bekerjasama dengan industri-industri, industri menginginkan apa mata pelajarannya, kemudian balik ke kita dan kita sesuaikan,” pungkasnya. (Cak)
