TASIKMALAYA,||Pelita Online||-Baru setahun, atau tepatnya selesai akhir 2021 lalu jembatan Sodongkopo penghubung antara wilayah Batukaras-Nusawiru di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat selesai dipasang dengan anggaran sebesar Rp8,9 miliar sudah mau dibongkar lagi.
Pembongkaran jembatan model konstruksi Bailey itu direncanakan akan dilakukan Januari 2023 mendatang, bertepatan dengan pelaksanaan penggantian dari jembatan itu. Konon, jembatan penggantinya dianggaran dengan nilai sebesar Rp 85 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.
Ibarat jalan tol, proyek pembangunan jembatan bernama Sodongkopo itu mulus tanpa hambatan, mulai dari perencanaan sampai pembangunannya. Hal itu lantaran sebuah gagasan dan keinginan keras dari Gubernur Jawa Barat.
Terlebih, jembatan Bailey yang pemasangannya dipercayakan pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V itu telah mendapat kunjung Gubernur Jawa Barat dan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata belum lama ini.
Tak heran, kalu hasil kunjungan kedua petinggi daerah itu pun membuahkan kesepakatan kalau jembatan senilai Rp8,9 miliar hasil pembangunan 2021 lalu itu agar dibongkar dan bangun dengan jembatan permanen di 2023 mendatang yang tinggal beberapa hari lagi.
Sayangnya, pembangunan jembatan Sodongkopo yang direncanakan akan dibangun di 2023 itu mendapat sorotan dari beberapa lembaga pegiat sosial kemasyarakat-an, seperti Indonesia Budget Center (IBC), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Jabar, Lingkar Madani Indonesia (Lima), KPHRI dan juga Komunitas Pemerhati Infrastruktur Jalan dan Jembatan.
Mereka menilai, Gubernur terlalu tergesah-gesah kembali merencanakan pembangunnya. Padahal, jembatan Baely yang baru dibangun 2021 itu masih sangat layak dan dapat dipergunakan tiga sampai empat tahun kedepan
Tentu, ini sebuah kontrasolutif ditengah kondisi jalan dan jembatan Provinsi masih banyak yang perlu perbaikan. “Bahkan, perbaikan berat dengan rekonstruksi ulang,” kata Direktur Komunitas Pemerhati Infrastruktur Jalan dan Jembatan Indonesia, Budi Arso kepada Pelita Online. Jum’at (30/12).
“Ini kan sama saja melukai hati masyarakat. Tidak ada keinginan kami untuk menghalang-halangi pemerintah membangun fisik, tapi pada saat yang bersamaan tidak ada implikasi dari itu semua yang salah satu ukurannya membangun ditengah kondisi jalan dan jembatan yang masih banyak butuh perbaikan,” timpal Asep Wahyudin ketua LSM GeRAK Jabar.
Sampai berita ini ditayangkan, pihak Dinas BMPR Provinsi Jabar, dalam hal ini pihak UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V selaku yang dipercaya kembali untuk menangani pembangunannya kembali belum berhasil dimintai konfirmasinya.
Menurut keterangan yang didapat, Kustoyo selaku kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V, hingga sampai akhir tahun 2022 ini masih dalam kondisi sibuk. Bahkan, tak jarang, kerap ikut melihat memantau pelaksanaan penambalan lobang jalan.||tommy riyaldi||
