BANDUNG BARAT,| Pelita Online|-Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat (Jabar) Ono Surono mengatakan, saat ini partainya tengah disibukan dengan pembentukan pengurus anak cabang dan pengurus ranting. Ditargetkan seluruh PAC dan Anak Ranting PDIP se-Jabar bisa terbentuk 8 Maret mendatang.
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jabar Ono Surono, disela-sela Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendalaman Tugas Anggota DPRD Fraksi PDIP se-Jabar pada acara Rapat Kerja (Raker) PDIP Tahun 2020, di Hotel Mason Pine-Padalarang, Minggu (9/2/2020).
“Sesuai dengan intruksi partai, kita akan membentuk pengurus anak cabang, pengurus ranting dan pengurus anak ranting di seluruh Jawa Barat. Dimana tanggal 8 Maret itu sudah terbentuk semua,” ujar Ono pada wartawan.
Pengurus inilah yang kemudian dijadikan organ pantai, untuk menjadi tenaga pelopor yang bergerak dengan rakyat. Sehingga berbagai persoalan rakyat yang ada di Jabar saat ini, bisa diketahui partai.
Menurutnya pengurus-pengurus ini harus membawa persoalan kondisi masyarakat tersebut, ke rapat-rapat internal partai. Terutama yang menyangkut persoalan masyarakat berbasis pedesaan/ kelurahan bahkan sampai tingkat RT/RW. Hal itu akan menjadi gambaran bagi partai, agar ditindaklanjuti oleh eksekutif dan legislative di tingkat kota/kabupaten maupun tingkat propinsi.
Dalam raker tersebut, Ono juga mengungkapkan tentang lima prioritas program kesejahteraan rakyat partainya. Masing-masing anggota DPRD kota/ kabupaten wajib mengisi daftar isian masalah yang berbasis komisi, untuk kemudian dikumpulkan.
“Sejauh ini kita sudah merekam lima persoalan yang ada di Jawa Barat. Yang meliputi sandang pangan papan, pendidikan kesehatan, jaminan social dan ketangakerjaan, infrastruktur dan lingkungan hidup,” terangnya
Dijelaskan Ono, rekaman tersebut menjadi dasar bagi partai untuk memasukan program dalam masing-masing tingkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Kemudian menjadi dasar bagi partai untuk mengitruksikan pada jajaran partai agar memasukan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). “Kita berjuang bagaimana APBD itu, menghasilkan sesuai dengan raker,” pungkasnya. (Nie)
