BANDUNG | Pelita Online | Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat meminta Pemprov Jabar menyalurkan bantuan Bansos Tahap II lebih baik dari penyaluran tahap I. Pihaknya mengingatkan Pemprov jabar melalui Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar berhati-hati. Hal ini penting, agar permasalahan pada tahap I tidak terulang kembali.
“Ada sejumlah permasalahan waktu penyaluran Bansos tahap I, seperti akurasi data yang menjadi polemik. Dimana ada salah satu anggota DPRD Jabar turut masuk menjadi salah satu penerima bantuan. Kejadian seperti itu tidak terulang pada tahap II,” jelas Ketua Komisi V Dadang Kurniawan Jumat (17/07/2020).
Guna mengantisipasi dan agar bantuan bansos tepat sasaran, Komisi V DPRD Jabar menggelar rapat koordinasi dengan pihak Dinsos dan BPDB Jabar. Dalam rapat tersebut, kita juga membahas dan mengevaluasi penyaluran bansos tahap dan mempersiapkan penyaluran tahap II.
“Memang, agak dilematis ketika mengukur dengan aturan yang ada. Tetapi ya jangan sampai, kejadian seperti ada anggota dewan kami yang masuk dalam data penerima bansos. Itu nyata dan ini bukti bahwa dinas tidak selektif dalam menentukan siapa yang berhak penerima bansos,” tambahnya.
Pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong pemerintah dan dinas terkait supaya masalah serupa tidak terulang lagi. (uci)
