Bandung | Pelita Online|Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Perwakilan Badan Kependudukan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar memastikan diri siap berkolaborasi menghadapi tantangan 50 tahun penduduknya. Komitmen kolaborasi ini terungkap dalam Rapat Kerja Daerah Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) Tingkat Provinsi Jabar yang berlangsung mulai 5-6 Maret 2020 di Grand Aquilla Hotel Jalan Dr Djunjunan Pasteur Kota Bandung.
Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Jabar Dudi Sudrajat Abdurrachim, mewakili Gubernur Jabar Ridwan Kamil menilai, kekuatan utama BKKBN terletak pada aspek kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Tradisi ini terus dijaga selama bertahun-tahun, sehingga menghasilkan capaian kinerja gemilang yang ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dari 5-6 anak pada dekade 70-an menjadi 2-3 anak sejak 2010-an ke sini.
“Perlu kita ingat bahwa BKKBN itu juga sejarahnya dari komunitas, lahir dari prakarsa masyarakat. BKKBN lahir dari rahim PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia),” ujarnya.
Pemprov Jabar menyaksikan BKKBN terus menggandeng kekuatan-kekuatan sosial maupun kelembagaan formal dalam menjalankan program KB, yang sekarang menjadi Banggakencana. BKKBN juga memperlihatkan, bermitra dengan PKK, TNI, asosiasi tenaga kesehatan, media, dan lain-lain. “Inilah yang kemudian menjadikan BKKBN besar, program KB besar,” tegas Dudi saat ditemui usah membuka Rakerda.
Oleh karena itu, atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dudi mengaku sangat mendukung penguatan kemitraan yang digagas BKKBN melalui kegiatan Rakerda Banggakencana. Bagi Gedung Sate, Rakerda Banggakencana menjadi tahapan penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Jabar.
Hal itu sejalan dengan komitmen Gubernur Ridwan Kamil untuk memperkuat kolababorasi dalam pembangunan Jabar. BKKBN senantiasa berkolaborasi dengan lima pilar pembangunan atau pentahelix, meliputi academic (akademisi), business (perusahaan), community (masyarakat), government (pemerintah), dan media.
“Kami mengakui BKKBN sudah melakukan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dengan sangat baik sekali melalui kolaborasi dengan lima pilar yang kita sebut pentahelix tadi,” jelasnya.
Cara-cara baik tersebut menurutnya harus terus dilanjutkan untuk mengadapi tantangan Jawa Barat dengan penduduk 50 juta saat ini. Dengan 50 juta penduduk ini berarti pihaknya harus menyiapkan daya dukung memadai, penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.
Dudi mencatat, laju pertumbuhan penduduk (LPP) Jawa Barat mengalami penurunan dari sekitar 1,89 persen pada sensus penduduk 2010 menjadi 1,30 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan ini relatif terkendali dari sisi kelahiran, namun sulit terkontrol dari sisi migrasi.
Terlebih Jabar memiliki sejumlah daya tarik yang secara alamiah mengundang orang untuk datang. Sebut saja misalnya sektor pendidikan yang ditandai dengan berdirinya perguruan-perguruan tinggi utama di Jawa Barat. Belum lagi pusat pertumbuhan industri yang berpusat di Jawa Barat.
Dari dua contoh tadi, Dudi mencatat kedatangan penduduk ke Jabar tidak seimbang dengan keluarnya penduduk setempat ke luar daerah. Bahkan, mereka yang semula hanya menuntut ilmu di Jabar pada akhirnya menetap juga.
Ini yang kemudian menjadikan penduduk Jabar meroket dari tahun ke tahun. Kondisi itu yang kemudian menjadi tantangan dari keberadaan 50 juta penduduk Jabar.
Salah satu kunci dalam menjawab tantangan tersebut adalah dengan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat maupun dunia usaha dan media serta perguruan tinggi.
Secara khusus Dudi menggaris bawahi upaya Jabar dalam meningkatkan pembangunan SDM melalui penurunan angka prevalensi stunting. Merujuk pada elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM), dalam triwulan ketiga tahun lalu bahwa prevalensi stunting balita di Jawa Barat mencapai 38 persen. Angka ini melampaui prevalensi nasional sebesar 27 persen.
“Kami sadari masih banyak yang harus segera ditindaklanjuti dengan berbagai percepatan program dan kegiatan prioritas,” ucapnya.
Tidak hanya pada level pemerintah provinsi, tetapi justru bagaimana implementasi di tingkat daerah (provinsi dan kab/kota) serta ujung tombak di lapangan yang secara langsung dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
Melalui forum Rakerda ini komitmen pemerintah daerah dan kemitraan dengan berbagai sektor terkait harus kita tingkatkan efektivitas dan efisiensinya. Ia juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang yang telah berpartisipasi dalam pengelolaan program Bangga kencana 2019.
“Semoga ke depan kita semua dapat selalu meningkatkan kinerja, sehingga dapat mewujudkan kerja nyata yang dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat di Jawa Barat,” pungkasnya (Nie)
