BANDUNG | Pelita Online | Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Asep Suherman mengatakan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) yang diiringi dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah mengancam ketersediaan pangan.
“Pandemi Corona yang telah berlangsung beberapa bulan lalu telah mengakibatkan terganggunya ketersediaan pangan, akibat masalah produksi dan distribusi,” kata, Jumat (5/6/2020).
Sebelum terjadinya masalah besar, DPRD Jabar meminta agar Pemprov segera melakukan penguatan di sektor pertanian. Caranya dengan memperbaiki dan menata ulang sektor pertanian. Mengingat ada sekitar 700.000 hektare lahan yang masuk kategori sangat kritis dan 250.000 hektare lainnya kritis.
“Karenanya, pemanfaatan lahan-lahan mati, lahan-lahan kritis atau tanah-tanah yang tidak produktif bisa diberdayakan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam mengantisipasi krisis pangan. Sebab, tantangan terberat sektor pertanian yakni pertanian di Jabar belum mampu menjadikan petani sejahtera,” papar anggota Fraksi PKB ini.
Asep juga mengatakan, pemprov perlu merancang ulang pembangunan sektor pertanian, mulai dari paradigma, tata kelola, hingga kebijakannya. Sebab, tantangan sektor pertanian saat ini sangat kompleks.
Asep menegaskan, redistribusi lahan kepada petani gurem, petani miskin, dan petani tak bertanah yang dibarengi program penunjangnya atau yang dikenal dengan istilah reforma agraria juga harus menjadi agenda prioritas.
Pihaknya yakin, reforma agraria akan mewujudkan kedaulatan pangan. Pasalnya, reforma agraria didukung petani yang kuat karena memiliki jaminan lahan pertanian. Dengan lahan pertanian yang luas serta subur, ketahanan pangan dalam negeri pun akan kuat.
“Saya mendesak Pemprov Jabar membawa (isu) reforma agraria ini sebagai bagian penataan sektor pertanian pasca (pandemi) COVID-19, karena COVID-19 ini kelihatannya akan berdampak pada krisis pangan. Siapa yang memiliki ketahanan pangan uang kuat, maka dia lah yang akan menjadi penguasa,” pungkasnya. (uci)
