TASIKMALAYA,||Pelita Online||Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Ditjen Bina Marga perlu tau kalau Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker-PJN) Wilayah IV Provinsi Jawa Barat berkinerja buruk.
Buruknya kinerja di Satker PJN Wilayah IV Provinsi Jabar itu bukan saja dalam menangani kegiatan sejumlah proyek, melainkan tata cara kepemimpinannya pun dinilai buruk.
Adalah (Pejabat Pembuat Komitmen) PPK 4.4 Wilayah IV yang menangani ruas jalan nasional Nagreg-Rajapolah-Ciamis.
Asal tahu saja, kalau proyek yang ditangani PPK 4.4 itu bukan proyek kecil. Melainkan secara keseluruhannya bernilai ratusan miliar lebih dari beberapa buah jembatan dan paket pekerjaan yang ditangani secara long segmen.
Demikian dikatakan ketua
Lembaga Pemantau Penyelenggara Negera Republik Indonesia (LPPNRI) pada Pelita Online Selasa, (25/10/2022) malam.
“Intinya jangan main-main dengan anggaran negara, sekecil apa pun persoalan dilapangan harus cepat tanggap,” tegas Burhan
Terlebih di dalam wilayah kerja PPK 4.4 itu sudah ada dalam catatan, kalau PPK 4.4 wilayah IV ini bermasalah.
“Kalau yang diberitakan Media Online ini kemarin Senin 24 Oktober 2022 mengenai drainase maupun trotoar, itu hanya sebagian kecil saja dan hanya bersifat mengingatkan,” singgung Burhan
Tetapi berdasarkan fakta dilapangan yang kami temukan ada yang lebih patal lagi, sehingga secara
administrasi juga berpotensi melanggar hukum, ungkap Burhan yang saat dihubungi tengah berada di gedung KPK menutup pembicaraan.
Sementara, sampai berita ini diturunkan Chandra selaku (Pejabat Pembuat Komitmen) PPK 4.4 maupun Dedi Haryadi selaku Kepala satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker-PJN) Wilayah IV Provinsi Jawa Barat belum berhasil dihubungi Pelita Online, hal itu lantaran kedua nomor cellullar pejabat berwenang itu sulit menerima panggilan.|tommy riyaldi|
