CIANJUR, PELITA ONLINE. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) harus netral dan dinetralisir dari kepentingan politik tertentu, jangan dijadikan untuk kepentingan politik, karena lembaga milik ummat.
Demikian hasil wawancara Pelita Online dengan sejumlah tokoh agama dan aktivis di Cianjur, diantaranya Ustad Ujang Awaludin,
aktivis pergerakkan mantan Ketua KPU dan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur, tokoh agama dan salah seorang pengurus inti Majelis Ulama (MUI) Kabupaten Cianjur yang menolak disebut namanya, terkait merebaknya polotisasi pada tubuh Baznas Kabupaten Cianjur yang diketuai H Tata A.pi.
Menurut awal, politisasi Baznas untuk kepentingan partai politik (parpol) tertentu bisa menimbulkan preseden buruk yaitu bisa saja warga masyarakat enggan menunaikan zakat melalui Baznas.
Terjadinya politisasi kegiatan Baznas oleh parpol tertentu,dan adanya rekrutmen orang-orang parpol menjadi petugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kecamatan. Kata Awaludin, bisa jadi untuk mengakomodir parpol pengusung bupati,”Kalau begitu harusnya kader-kader dari semua parpol pengusung direkrut,” kata Awaludin.
Salah seorang pengurus inti MUI Kabupaten Cianjur, yang menolak disebutkan namanya, memohon agar para pemangku kebijakan bisa menjalankan amanah Alloh dan RasulNya sesuai dengan aturan yang sesuai syariat Islam.
“Dana BAZ itu lebih berat pengelolaannya dibandingkan dana APBD/APBN, sebab ada aturan yg langsung ditetapkan dalam Al Qur’an,” ungkapnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya ditubuh Baznas Kabupaten Cianjur diduga ada politisasi dalam kegiatan pemberian bantuan untuk kepentingan politik tertentu. Sebelumnya dalam rekrutmen petugas UPZ kecamatan merekrut kader-kader salah satu parpol dengan rekomendasi para camat. Diduga para camat tidak akan berani mengeluarkan rekomendasi jika tidak ada perintah dari atasannya.(man).
