BANDUNG | Pelita Online | – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iwan Suryawan menilai penyaluran bantuan pemerintah untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di bulan pertama ini belum maksimal.
“Bisa dibilang kacau,” kata Iwan Suryawan kepada wartawan di gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (5/5/2020).
Namun, dengan adanya Sistem Kolaborasi dan Solidaritas Untuk Rakyat (Salur) dari Pemkot Bogor harus bisa mengevaluasi dan menilai warga yang layak dibantu ataupun warga yang membutuhkan tapi belum masuk dalam daftar.
“Ini kan kebijakan tidak parsial, ketika kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hitungannya bukan semena-mena. Orang disuruh untuk tidak keluar, tetapi bagaimana kebijakan pemerintah dalam memback up kebutuhan masyarakat yang terdampak agar mereka mematuhi,” ucapnya.
Iwan menjelaskan, jika sekarang data bantuannya benar insya Allah masyarakat yang terdampak akan mendapatkan semua, namun apabila ada yang tidak dapat, maka ini akan menjadi pembaruan data karena sifatnya dinamis.
“Karena itu ini harus memakai jalur dari bawah yaitu dari RT, berikan kepercayaan kepada mereka, terjadinya keramaian saat ini karena dari pusat sampai daerah tidak tegas di dalam membuat aturan sehingga berpengaruh ke semua. Coba kalau diambil alih oleh pusat saja sehingga satu komando,” jelasnya.
Iwan menegaskan, ketika pemerintah pusat memberikan bantuan namun pemerintah provinsi dan kota belum menyalurkan, maka akan menjadi pertanyaan di masyarakat. Diketahui satu KK hanya menerima satu bantuan, apakah dari provinsi, pusat ataupun kabupaten/kota dan tidak ada penerima bantuan double.
“Nah, ini ketika PSBB paketnya tidak sistematis dan sinergi antara pusat, provinsi dan kota ini akan sulit. Provinsi saja dari 1.300.000 penerima bantuan DTKS dan non DTKS, sudah masuk 30.000 laporan. Nyatanya mereka baru dapat tiga hari yang lalu dan itu baru di Bodebek dan Bandung Raya. Artinya ini kan baru eksekusi, dan sekarang udah mulai jalan semua penyaluran bantuan pemerintah,” tegasnya (red)
