BANDUNG, |Pelita Online|- Sampai saat ini Pemprov Jabar belum memiliki data base asset, akibatnya banyak aset pemprov Jabar yang dikuasai dan diklaim milik perorangan atau pihak ketiga.
“Memang sampai saat ini Pemprov Jabar belum memiliki database asset. Padahal DPRD Jabar melalui Komisi I sudah beberapa kali meminta pihak Pemprov jabar untuk secepatnya menata dan mendata data base aset kata Ketua Komisi I DPRD Jabar,” Bedi Budiman saat mengunjungi Kantor Eks BKPP, Kabupaten Garut, Rabu (15/1/2020).
Akibat data base aset belum ada, jangan heran kalau kemudian banyak aset Pemprov Jabar yang secara de facto berada di bawah penguasaan orang lain.
“Secara de jure aset itu memang masih tercatat dalam buku aset tetapi secara de facto sudah dikuasi pihak ketiga atau pihak lain,” kata dia.
Untuk itu, politisi PDIP dari Dapil Jabar XIII meminta agar permasalahan kepemilikan aset daerah, ditata dan didata dengan baik. Yang terpenting, harus disertai bukti-bukti kepemilikan sah atau legalitas berupa surat-surat.
Terkait hal tersebut, DPRD Jabar akan terus mendorong pihak Pemprov Jabar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera menyelesaikan pendataan atau membuat database asset.
“Pendataan aset harus ditingkatkan supaya tidak ada masalah saat pemeriksaan oleh BPK, kedepannya”, jelas dia.
Alasan lain yang menyebabkan belum optimalknya pengamanan dan pengelolaan aset di 27 kabupaten kota di Jabar adalah banyaknya aset yang masih tumpang tindih pengorganisasiannya.
Pengelolaan asset daerah Jawa Barat, sebelumnya dipegang oleh Biro Aset Daerah, namun seiring perubahan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) kini pengelolaannya berada di BPKAD.
Komisi I berharap, dengan adanya perubahan tanggungjawab pengelolaan aset ke BPKAD, pengamanan dan pengelolaannya akan semakin baik.
“Komisi I akan terus mengingatkan dan minta agar segera menyelesaikan pendataan atau membuat data base aset,” pungkasnya. (uci)
