MENGENAL LEBIH DEKAT TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA SUB SEKTOR PERIKANAN TANGKAP DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

Indra Kusuma Djaja Penyuluh Pajak Ahli Muda Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung

       Negara Republik Indonesia adalah negara maritimyang sangat luas dengan memiliki keluasan perairanmencapai lebih dari 3 juta km2 atau sekitar 63% dariseluruh keluasan wilayah Indonesia. Luasnya lautIndonesia memiliki potensi produksi perikanan yang sangat besar, dengan perhitungan asumsi sekitar lebihdari 6,7 juta ton/tahun atau 8,2% dari total potensiproduksi ikan laut dunia.

       Secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupunperikanan budi daya. Kawasan laut luas yang dikuasaiIndonesia akan memiliki berbagai macam jenis potensiyang bisa dikembangkan. Jika potensi pembangunanekonomi kelautan dikelola dengan lebih produktif, inovatif dan terstruktur dengan baik, maka dapatmenjadi salah satu alternatif sumber modal utamapembangunan, dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan kesejahteraan masyarakatIndonesia.

       Tercatat dari Statistik Perikanan Tangkapmenunjukkan terdapat 2,7 juta jiwa nelayan dan Statistik Perikanan Budi daya menunjukkan jumlahpembudi daya ikan mencapai 3,3 juta. SedangkanSensus Pertanian yang dilakukan BPS, menunjukkanjumlah 860 ribu rumah tangga kegiatan penangkapanikan (nelayan) dan 1,19 juta rumah tangga kegiatanbudi daya ikan. Berikut data yang menggambarkanhasil perikanan tangkap di seluruh peraian Indonesia berdasarkan hasil sensus dari Badan Pusat Statistik, sebagai berikut :

       Jenis Ikan : ( Penjelasan Pasal 7 ayat (6) UU No. 45 Tahun 2009), yang dimaksud dengan “jenis ikan” adalah:

semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.

       Potensi kekayaan laut Indonesia yang tergambardalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) diatur dalam PermenKKP No 18 / PERMEN-KP/2014 :

       Dari data yang terpampang di atas, dapatdiperkirakan potensi yang sangat besar bukan sajauntuk konsumsi masyarakat akan tetapi sebagaisumber pendapatan nelayan dan sumber penerimaannegara.

       Dari besarnya hasil produksi perikanan tangkap di laut perairan Indonesia tergambar potensi penerimaannegara jika ditilik dari sudut penerimaan negara darisektor perpajakan. Ada beberapa potensi penerimaannegara dari sektor perpajakan yang bisa digali dari hasilperikanan tangkap ini adalah, sebagai berikut :

       Pada kesempatan ini akan dibahas lebih dalammengenai potensi penerimaan negara dari sektorperpajakan yang berasal dari sumber daya perikananlaut. Pembahasan ini akan lebih mendalam tentangpenetapan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor P5L (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Migas, Pertambangan Panas Bumi, Pertambang Mineral atauBatu bara dan Sektor lainnya) Sub Sektor PerikananTangkap dan Sub Sektor Pembudidayaan Ikan.

       Artikel tentang perpajakan ini dibuat sebagai bahanpengetahuan, penyuluhan dan edukasi di bidangperpajakan, sehingga diharapkan bisa memberikanpencerahan kepada masyarakat tentang objek pajakPBB yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.

B. PBB Sektor P5L Sebagai Pajak Pusat yang Dikelola Direktorat Jenderal Pajak  

       Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dulu dikenalmasih bernama Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini di bawah naungan Departemen Keuangan RepublikIndonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat IPEDA. Objek pajak IPEDA meliputi tanah dan bangunan yang terdiri dari 5 sektor (Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan), di mana denganhadirnya reformasi perpajakan tahap pertama(reformasi undang-undang perpajakan tahun 1983), IPEDA berubah menjadi Pajak Bumi dan Bangunanmelalui UU nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumidan Bangunan.

       Pajak Bumi dan Bangunan dengan 5 sektor yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak bertahan sampaidengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pengadministrasian PBB dipisah menjadi PBB sektor pedesaaan dan sektor perkotaan (PBB P2) yangberdasarkan UU ini dilimpahkan menjadi kewenanganpemerintah daerah, atau dengan kata lain pengelolaanperpajakan dari mulai pelayanan, pendataan, penetapan, pengenaan, pemungutan sampai denganpenagihan pajak bumi dan bangunan sektor P2 sejaksaat ini menjadi pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah.

       Sementara untuk sektor P3 (Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan) seiring denganperkembangan kemajuan perekonomian Indonesia masih menjadi pajak pusat dan tetap dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak serta dikembangkan menjadiPBB Sektor P5L (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Migas, Pertambangan Pabum, Pertambangan Minerba dan Sektor Lainnya). Pemisahan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan ini dilakukan oleh pemerintah sebagaibentuk implementasi pelaksanaan otonomi daerah dan kemudahan  administrasi pengelolaan pajak.

       Pada edisi artikel ini akan dibahas lebih dalamtentang PBB Sektor P5L Sub Sektor PerikananTangkap dan Sub Sektor Pembudidayaan Ikan. Sebagaimana diketahui sejak PBB Sektor P2 (Pedesaan dan Perkotaan) diserahkan pengelolaannyakepada pemerintah daerah, maka Direktorat JenderalPajak dalam mengelola PBB mengembangkanbeberapa objek pajak baru yang bisa dikenakan pajak. Hal ini dimulai pada awal tahun 2014, dengandikeluarkannya PMK-139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunanyang diperbaharui dengan PMK-186/PMK.03/2019 dan PMK terbaru PMK-234/PMK.03/2022. Berikut akandisampaikan latar belakang dan dasar hukumpengenaan pajak PBB Sektor P5L Sub SektorPerikanan Tangkap dan Pembudidayaan, sebagaiberikut :

Pasal 2 ayat (2) : Objek PBB meliputi objekpajak :

Pasal 6 : objek pajak sektor lainnya adalah objekPBB, selain objek pajak sektor perkebunan, sektor perhutanan, dan sektor pertambanganyang tidak berada dalam wilayah kabupaten/kota

Pasal 27 ayat (3) Kewenangan Daerah provinsiuntuk mengelola sumber daya alam di lautsebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arahperairan kepulauan

Lampiran Bagian Y. Pembagian Urusan BidangKelautan dan Perikanan : tidak mengaturkewenangan Kabupaten / Kota

       Pada poin ini akan dibahas tentang tata carapengenaan pajak PBB Sektor P5L Sub SektorPerikanan Tangkap dan Sub Sektor PembudidayaanIkan berdasarkan PMK 186/PMK.03/2019 yang telahdiubah menjadi PMK 234/PMK.03/2022 tentangKlasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan NJOP PBB.

       Diterbitkannya PMK ini mempunyai berbagaimacam latar belakang diantaranya tentang kepastianhukum sehingga pengenaan pajak harus berdasarundang-undang. Kepastian hukum berdasarkanUndang-Undang PBB dan Undang-Undang PDRD inimenjadi penguat hukum bagi terbitnya PMK sehinggakekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkanoleh Peraturan yang lebih tinggi atau dibentukberdasarkan kewenangan. (Ps. 8 ayat (2) UU 12 Tahun 2011).

       Kedua hal di atas sebagai dasar dari kewajibanDirektorat Jenderal Pajak meningkatkan pelayanankepada masyarakat khususnya Wajib Pajak karenamengandung aturan hukum yang lebih objektif sertakemudahan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan PBB.

a. Bumi berupa perairan lepas pantai yang digunakan untuk :

untuk kawasan objek pajak berdasarkan PMK iniyang dimaksud adalah areal izin/ hak/ kontrak/penugasan untuk sektor lainnya sub sektorperikanan tangkap dan pembudidayaan ikan adalah berdasarkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Objek pajak bangunan adalah konstruksi teknikyang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada bumi di wilayah perairan NKRI

Keterangan : Dasar pengenanan  Pajak PBB diperoleh dariNJOP Bumi dan NJOP Bangunan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai pajak melalui perbandingan hargadengan objek pajak lain yang sejenis, nilai perolehan baru dan nilai jual pengganti (ps 1 angka 3 UU PBB)

       Proses perhitungan Nilai Jual Pengganti, sebagaiberikut :

Keterangan :

b. Proses perhitungan NJOP Bangunan, sebagaiberikut :  

Penetapan NJOP Bangunan diperoleh dari Nilai Peroleh Baru dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objekdikurangi penyusutan berdasarkan kondisi fisik

PENETAPAN NJOP PBB = NJOP BUMI + NJOP BANGUNAN

Keterangan : Nilai bumi per meter persegi untuk : usahaperikanan tangkap dan usaha pembudidayaan ikan yang belum terdapat hasil produksi ditetapkan sebesar
Rp140,00 (seratus empat puluh rupiah)

       Direktorat Jenderal Pajak akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajibpajak PBB yang memiliki objek pajak sub sektorperikanan tangkap dan pembudidayaan ikan. Wajibpajak yang telah menerima SPOP wajib mengisidengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani sertadilampiri dengan dokumen pendukung. Setelah diisi,SPOP tersebut wajib dikembalikan/disampaikan kepadaDirektorat Jenderal Pajak paling lama 30 hari sejakSPOP diterima.

       Dokumen pendukung SPOP berupa Izin yang diterbitkan oleh Kementerian Bidang Kelautan Dan Perikanan & Bidang Perhubungan; Dokumen Lain. Dalam hal dokumen belum dapat dilampirkan, SPOP dianggap lengkap sepanjang Wajib Pajak melampirkanpernyataan tertulis yang ditandatangani Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajak, atau Kuasanya; dan menjelaskanalasan tidak dapat dilampirkannya dokumen (pasal 39).

       Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini penilaipajak akan melakukan perhitungan Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) dan menetapkan besarnya pajakterhutang berdasarkan SPOP yang telah dikirimkembali oleh wajib pajak. Hasil perhitungan NJOP akanditetapkan sebagai dasar penentuan besarnya pajakterhutang dan akan diterbitkan Surat PemberitahuanPajak Terhutang (SPPT). SPPT yang diterbitkan DJP untuk satu tahun pajak selanjutnya dikirim kepada wajibpajak melalui : secara langsung -> tanda terima; melaluipos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir -> buktipengiriman surat; atau melalui saluran elektroniktertentu -> bukti pengiriman yang ditetapkan oleh DJP.

       Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang telah diterbitkan DJP dan telah diterima oleh WajibPajak wajib dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterima. Keterlambatan ataukurang bayar atas pajak terhutang setelah jatuh tempo akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PBB dengan penambahan denda keterlambatan atau kurangbayar.

6. Penatausahaan dan administrasi pengelolaanobjek PBB Sektor Lainnya

       Berdasarkan Pasal 3 PER-20/PJ/2015penatausahaan dan pengadministrasian dalampengelolaan objek PBB sektor lainnya terbagi menjadi :

       Kode Akun PBB Sektor Lainnya berdasarkanPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2015 tanggal 05 Agustus 2015 tentangPerubahan Ketiga atas PER-38/PJ/2009 tentangBentuk Formulir SSP (PER-43/PJ/2013 tidak berlaku).Kode Akun Pajak untuk PBB Sektor Lainnya: 411319 (Lampiran II), sebagai berikut :

       Demikian artikel ini dibuat dengan harapan dapatmemberikan edukasi dan pencerahan kepadamasyakarat berkaitan dengan perpajakan khususnyapajak bumi dan bangunan.

        PAJAK KUAT……….

        INDONESIA MAJUUUUU