oleh

Honorer Guru Agama Dapat Penambahan Bantuan BPJS Ketenaga Kerjaan

BANDUNG,|PELITA ONLINE|- Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengintruksikan penambahan bantuan Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga pengajar yaitu guru honorer, Tenaga Harian Lepas, serta nelayan di berbagai instansi, dari hal itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) harus bekerja baik dalam hal pengumpulan data.

Wakil Ketua Komisi V, Abdul Hadi Wijaya mengapresiasi sikap dari Pemprov Jabar tersebut, menurutnya itu sebagai bentuk kewajiban untuk memperhatikan tenaga pendidikan khususnya di sektor keagamaan.

“Pertama kami bersyukur bahwa yang taun lalu ketika ada ajuan biro kesra terkait dengan santunan terealisasi, ini merupakan tugas pemerintah, ini suatu hal yang harus kita apresiasi bahwa dengan langkah ini terbukti ada kemanfaatan,” katanya di Ballroom Pullman Hotel, Kota Bandung, Senin, (30/08/2021).

Abdul Hadi yang hadir pada acara penganugerahan Museum Rekor Indonesia (MURI) bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kategori perlindungan program Jamsostek kepada tenaga kerja bidang Keagamaan Terbanyak juga menyebut, Pemprov yang telah bergerak cepat dalam memberiman santunan melalui Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan, itu terbukti dari cepat nya santunan yang disalurkan pada tenaga pendidikan yang meninggal dunia.

“Ini terbukti dengan wafatnya tenaga pendidikan bidang Keagamaan, Pemprov dengan cepat memeberikan santunan,

Abdul Hadi juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi kinerja Biro Kesra, dirinya mengatakan dengan jumlah bantuan terhadap 150 ribu tenaga Pendidikan Keagamaan ini membuktikan Pemprov Jabar melalui Biro Kesra mampu dan bisa bekerja dengan baik.

“Kemudian yang jumlah 150 ribu lebih ini harus sangat di apresiasi ini membuktiman bahwa sistem kita mampu mengakses data data guru ngaji, apresiasi terhadap kinerja Biro Kesra,” ucapnya.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat telah menginstruksikan ada penambahan bantuan melalui Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan untuk kategori Guru Honorer, namun demikian untuk kelancaran  kedepannya harus ada komunikasi bersama Dinas terkait dalam hal ini disdukcapil dalam mengumpulkan data data yang diperlukan.

Terkahir Abdul Hadi Wijaya menmabahkan, DPRD Jabar melalui Komisi V akan mendukung sepenuhnya langkah Pemprov untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.(***)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed