BANDUNG||Pelita Online||-Penggantian dua buah jembatan nasional dibawah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta-Jawa Barat sepertinya tidak bakal selesai pada akhir tahun ini. Sebab, sampai saat ini pembangunannya masih jauh dari target.
Padahal sebagaimana diketahui, akhir tahun ini semua kegiatan kontrak tahun anggaran 2022 selesai masa kontraknya. Akan tetapi, berdasarkan pantauan Pelita Online pekan lalu kemarin (15/12) dua jembatan nasional di dua Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker-PJN) terancam molor dari target yang telah ditentukan.
Dua jembatan nasional tersebut antara lain jembatan Cipamuruyuan di ruas Benda-Sukabumi-Rajamandala Satker PJN Wilayah II Provinsi Jabar dan jembatan Ciwulan ruas Cipatujah-Kalapageneup Satker PJN Wilayah III Provinsi Jawa Barat.
Adapun keterlambatan yang nampak kentara itu, keduanya sampai saat ini belum terlihat menyelesaikan pilar atau tiang untuk penyangga bagian badan jembatan.
Seperti halnya jembatan Cipamuruyan, sampai saat ini garapannya baru sebatas abutmen dibagian barat saja, atau tepatnya abutmen yang dari arah Sukabumi menuju Bogor. Sementara abutmen yang arah berlawannya belum nampak berdiri.
Selanjutnya, jembatan Ciwulan, secara kasat mata sudah dapat menampakan dua abutmen, baik abutmen yang berada dibagian selatan maupun utara. Sedangkan untuk pilar penyangganya terlihat baru beberapa titik saja yang berhasil dilobangi oleh alat borepile, itu pun hanya beberapa titik saja.
Sampai berita ini diturunkan baik PPK 2.1 yang menangani jembatan Cipamuruyan di ruas Benda-Sukabumi-Rajamandala maupun PPK 3.2 yang menangani jembatan Ciwulan ruas Cipatujah-Kalapageneup belum berhasil dimintai konfirmasinya.
Sehingga belum diketahui pasti apakah kedua PPK itu sudah menggelar show cause meeting (SCM) atau rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan pada konstruksi, baik di jembatan Cipamuruyan yang ditangani oleh PT. Karuniaguna Inti Semesta kontraktor asal DKI Jakarta maupun jembatan Ciwulan yang ditangani oleh PT. Batara Guru Group kkntraktor asal Samarinda Kalimantan Timur.
Sementara itu, Selasa (20/12) Surasdi Arso Ketua Komunitas Pemerhati Infrastruktur Jalan dan Jembatan Nasional yang juga selaku Aktivis Badan Pengelola Pengembangan Wilayah Jabar Selatan setelah melihat kedua proyek pusat tersebut. Dia prihatin dengan progres pengerjaan jembatan itu. Padahal, waktu tersisa hanya hitungan hari. Surasdi pun berharap kontraktor dapat mempercepat pengerjaannya. Sebab, waktu sudah mepet. “Ini sebuah kredibilitas baik Satuan kerja maupun Penyedia Jasa, meski keduanya tidak ingin ada keterlambatan,” katanya.
Surasdi khawatir jika proyek itu terlambat dapat menimbulkan dampak yang signifikan. Mulai dampak ekonomi maupun dampak lalu-lintas. “Kasihan masyarakat,” terang mantan Pimpinan Redaksi Majalah bergengsi di era-nya saat itu.
Memang ada kesempatan bagi kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan dalam waktu perpanjangan. Termasuk ketentuan denda bagi kontraktor ketika ada keterlambatan. “Namun Kementeria PUPR Bidang Bina Marga sebenarnya tidak mengharapkan denda, tapi lebih memperhatikan dampaknya kepada masyarakat,” katanya.
Surasdi menambahkan, nanti semua kontraktor juga akan dievaluasi. Satker akan melihat kinerja mereka. Mana yang pekerjaannya terbengkalai dan mana yang baik, ungkapnya. ||tommy riyaldi||
