TASIKMALAYA,||Pelita Online||-Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, kini sedang fokus merencanakan pembangunan dua buah jembatan berskala besar dalam wilayah kerja UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V.
Kesibukan yang tengah dihadapi oleh Dinas BMPR melalui UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V itu, merupakan tindak lanjut dari ambisi dan keinginan dua petinggi Jawa Barat, yaitu Gubernur dan Wakil.
Gubernur misalnya, setelah melakukan monitoring hasil pembangunan jembatan Sodongkopo yang baru saja selesai akhir tahun 2021 lalu itu kembali meluapkan ambisinya agar jembatan penghubung antara wilayah Batukaras dan Nusawiru Kabupaten Pangandaran yang menelan anggaran Rp8,9 miliar itu dibongkar dan ganti baru dengan anggaran fantastis. Konon, nilainya mencapai Rp89 Miliar di tahun anggaran 2023.
Selanjutnya wakil Gubernur, dengan ambisinya yang cukup menggebu akan mewujudkan pembangunan “Jembatan BetMan” (Benteng-Manonjaya) atau tepatnya jembatan yang akan menghubungkan wilayah Benteng Kabupaten Ciamis dengan Manonjaya wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
Yang tentunya, kalau jembatan BatMan terwujud akan menelan anggaran ratusan miliar rupiah kalau dilihat dari bentang “BetMan” yang mencapai hampir 800 meter di atas permukaan sungai Citanduy itu.
Sementara itu, Selasa (20/12) Budi Arso Ketua Komunitas Pemerhati Infrastruktur Jalan dan Jembatan Nasional yang juga selaku Aktivis Badan Pengelola Pengembangan Wilayah Jabar mengaku prihatin mendengar kalau Gubernur dan wakilnya masing-masing punya ambisi untuk membangun jembatan yang berbeda dalam wilayah UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V.
Budi pun menilai, kalau jembatan Sodongkopo itu memang baru selesai dibangun akhir 2021 lalu saya rasa tidak perlu juga harus dipaksahkan untuk kembali dibangun di tahun anggaran 2023. Karena, sekali pun jembatan bailey yang sifatnya sementara, tapi empat sampai lima tahun kedepan pun masih dapat bertahan, ujar Budi saat dihubungi Pelita Online, Selasa (20/12) sore.
“Saya rasa gubernur dan wakil punya kepentingan lain, sehingga jembatan yang baru setahun dengan anggaran Rp8,9 miliar dan masih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pun harus kembali dibangun,” tegas Budi.
Saran saya, lebih baik pemerintah provinsi Jabar fokus terhadap perbaikan jalan, anggaran sebesar itu sudah dapat memperbaiki ruas jalan provinsi yang terdapat hampir di enam UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan yang butuh perbaikan, tutur Budi saat diminta pendapatnya.
Sementara hasil pantauan Pelita Online, Kamis (15/12) lalu, yang tampak terlihat butuh rekonstruksi jalan adalah di ruas Tasikmalaya-Cipatujah yang masuk dalam wilayah kerja UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V.
Yang mana dibeberapa titik di ruas jalan yang tersambung langsung ke jalan nasional Jabar selatan itu cukup lelah untuk dilalui, banyaknya hasil pemeliharaan yang tidak efektif hasilnya itu hanya hanya menghambur-hamburkan APBD saja, sementara hasilnya masih banyak jalan dan jembatan yang terlihat rusak lantaran lolos atau tidak tertangani oleh pemeliharaan.
Sampai berita ini diturunkan, Kustoyo selaku Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V belum berhasil ditemui. Diperoleh keterangan dari bidang pemeliharaan jalan, Selasa (20/12) siang, kalau sekarang ini Kepala UPTD tengah giat dilapangan menyaksikan pengaspalan bersama. Mudah-mudahan.||tommy riyaldi||
