BANDUNG | Pelita Online | Keluh kesah aliansi pedagang bandung (APB) ditindaklanjuti DPRD Jabar dengan melakukan kunjungan lapangan ke beberapa pasar di Kota Bandung, salah satunya Pasar Baru, Jl Otto Iskandar Dinata, Kamis (4/6/2020).
“Pemantauan langsung ini sebagai tindak lanjut audiensi yang disampaikan APB se-Kota Bandung ke DPRD Jawa Barat,” kata Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati.
Dijelaskan, setelah menampung keluhan dan aspirasi para pedagang pasar ini, DPRD Jabar segera mendorong pemerintah daerah secepatnya menindaklanjuti aspirasi para pedagang.
“Kita tidak main-main. Kita serius mendorong aspirasi dari para pedagang yang ingin mengaktifkan kembali pasar. Tentunya dengan tetap mengikuti standar protokol kesehatan,” ungkapnya.
Rahmat menerangkan, upaya perbaikan stabilitas ekonomi sangat penting dilakukan pemerintah, selain penanganan dan penanggulangan penyebaran wabah Covid-19. Dia pun mengharapkan pemerintah daerah dapat mengkaji aspirasi para pedagang pasar ini.
“Ada berbagai keluhan dan aspirasi yang disampaikan para pedagang, salah satunya mengenai service charge listrik. Nah, soal service charge listrik ini apakah bisa dialokasikan subsidi dari gugus tugas (penanggulangan Covid-19 Jabar) untuk stabilitas ekonomi? Ini nanti kita pasti dorong dan pasti kita bahas di rapat virtual yang akan datang dengan pemerintah daerah,” kata Rahmat.
Dalam kesempatan itu, Rahmat mengungkapkan, pihaknya mendorong Pemprov Jabar membentuk tim atau gugus tugas dalam hal penanganan dampak ekonomi. Hal itu diperlukan dalam rangka penguatan pasar domestik. Dengan demikian, tim itu harus mampu menggerakan sektor ekonomi.
“Kami sangat mengapresiasi atas emergency penanganan kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanggulangan Covid-19 ini. Namun, harus ada juga yang fokus untuk penanganan emergency ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi,” kata dia.
Untuk diketahui sebelumnya, APB mendorong DPRD Jabar meminta pasar kembali dibuka.
Koordinator APB Rahmat Ari Andi meminta Gubernur Jabar merekomendasikan Walikota Bandung untuk membuat peraturan walikota (perwal) pembukaan operasi pasar.
Saat ini, kata Rahmat Ari, ada 4.300 kios yang tutup dengan jumlah karyawan sekitar 12.000 orang.
“Para pemilik toko terpaksa berpatungan untuk membantu karyawan, terutama karyawan yang berasal dari luar Kota Bandung yang tidak bisa pulang dan tetap ngekos di Bandung. Jangankan bantuan dari pemerintah, pendataan pun tidak pernah ada,” pungkasnya. (uci)
