BANDUNG||Pelita Online||,– Pengamat Kebijakan Publik dan Direktur Komunitas Pemerhati Infrastruktur Jalan dan Jembatan Nasional, Budi Roso menyatakan efisiensi anggaran yang dilakukan pada sektor infrastruktur jalan nadional khusunya di ruas Pantura Jabar berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, mengingat akan ada fasilitas jalan nasional yang minim pemeliharaan.
Menurut Budi, di Bandung, Rabu (26/3) mengatakan hal ini dampak dari imbas efisiensi anggaran di Kementerian PU. Digambarkannya, secara nasional dari pagu awal Rp 110,95 triliun menjadi Rp 50,48 triliun. Sehingga pos anggaran belum seluruhnya mengakomodasi semua program termasuk pemeliraan jalan nasional yang terancam tidak terawat dengan baik.
“Akan ada banyak kerusakan jalan nasional dan dampaknya akan lebih mengerikan. Misal rusaknya jalan dan jembatan nasional, sehingga berdampak pada tingginya angka korban kecelakaan, dan ini sudah dirasahkan di ruas Pantura Jabar,” kata dia pula.
Contoh kecil saja, di Jalur Pantura Jabar tepatnya ruas ruas Karawang-Pamanukan yang setiap tahunnya tanpa lelah terus berusaha memberikan jalur mudik yang maksimal kini harus dihadapkan dengan kendala efisiensi anggaran.
“Sementara secara keseluruhan Pantura Jabar memprihatinkan lantaran harus terbengkalai akibat kebijakan efisiensi anggaran yang tidak karuan,” tegas Budi.
Selain itu, dirinya menilai pemangkasan anggaran tersebut juga secara langsung membuat penyerapan tenaga kerja berkurang, dan bagi perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dia menyampaikan pula, dampak perekonomian lainnya yang disebabkan oleh efisiensi ini yakni berpotensi menyebabkan inflasi, karena biaya distribusi semakin mahal. “Yang jelas biaya akan lebih mahal dan daya beli berkurang” kata dia lagi.
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik dan Direktur Komunitas Pemerhati Infrastruktur Jalan dan Jembatan Nasional ini menyatakan efisiensi anggaran yang dilakukan di bidang infrastruktur berpotensi memperlambat perekonomian nasional.
Hal itu dikarenakan pemotongan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang sebesar Rp60,46 triliun akan berdampak langsung pada penyerapan terhadap tenaga kerja, khususnya bagi swasta maupun perusahaan yang ikut andil dalam proyek infrastruktur nasional.
Budi pun menyatakan, pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat diimplementasikan secara ‘tebang pilih’, serta terlihat bahwa efisiensi yang dilakukan dialokasikan untuk program lain. ||tommy riyaldi||
