TASIKMALAYA||Pelita Online||,-Pekerjaan ruas jalan provinsi melalui paket pekerjaan pemeliharaan berkala Batas Garut/Tasikmalaya/Singaparna, Kab. Tasikmalaya yang dikerjakan PT. Fauzan Putra Perkasa tahun anggaran 2023 sepanjang 5,5 Km dipertanyakan kualitasnya. Pasalnya, hotmix yang baru dikerjakan itu sudah banyak yang bergelombang.
Diduga kuat, agregat yang digunakan dalam tahap awal pengerjaan jalan tersebut tidak sesuai spesifikasi. Kondisi bergelombang tersebut terjadi hampir terdapat disetiap titik badan jalan yang baru di hotmix tersebut. Hasilnya, jalan yang baru di hotmix itu hanya terlihat mulus permukaannya saja. Namun nyatanya, setelah dirasahkan sangat bergelombang.
Demikian juga dengan sambungan hotmix dibagian tegah, secara kasat mata sambungannya justru legok (berlogak) sehingga cukup membahayakan bagi pengendara beroda dua karena bersifat tidak nonggong kuya alias tidak jembung bagai punggung kura-kura.
Yang tak kalah membahayakan lagi, banyaknya bahu jalan yang belum dibeskos sehingga membuat jarak antara badan jalan dan bahu jalan timpang cukup dalam. Kendati yang sudah dilakukan dibeskos, itu pun hanya menggunakan bahan material butiran batu kecil tanpa perekat dan hanya digilas dengan waktu singkat, sehingga sangat mudah sekali hilang terkikis air hujan.
Banyaknya dugaan pada paket proyek pemeliharaan berkala jalan ruas jalan Batas Garut/Tasikmalaya/Singaparna yang diterapkan tidak sesuai spek cukup memicu banyak komentar masyarakat penggunaan jalan tersebut.
Daris Darisman (40), warga Kabupaten Tasikmalaya, salah satu pengguna jalan provinsi ruas Tasikmalaya-Garut via Salawu, Kab. Tasikmaya yang ditemui Pelita Online, Jum’at (12/5/2023) mengaku ikut prihatin melihat dan merasakan kondisi ruas jalan provinsi Tasikmalaya batas Garut yang terkesan dikerjakan asal jadi oleh PT. Fauzan Putra Perkasa.
Daris bahkan menduga, bergelombangnya ruas jalan tersebut diduga karena kurangnya pengawasan dari PPK UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V. Padahal pengerjaan proyek jalan tersebut menelan biaya miliaran rupiah.
“Sistem pengawasan yang maksimal dapat memberikan pengaruh positif bagi kualitas pembangunan dan perbaikan jalan. Sebaliknya, proses pembangunan dan perbaikan jalan bila dibiarkan tentunya kualitasnya sangat buruk,” ungkap Daris.
Hal yang sama juga diutarakan Dani (51), salah satu pengguna jalan itu. Ia menilai kontraktor pelaksana harus bertanggungjawab atas bergelombangnya ruas jalan itu.
Selain itu juga, Dani meminta Aparat Penegak Hukum (APH), baik itu dari pihak Kejaksaan maupun Kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap besaran kerugian APBD Provinsi yang timbul akibat adanya dugaan pengurangan volume hotmix untuk lapis ulang jalan tersebut. Dengan penyelidikan, dapat menentukan sikap untuk mengamankan potensi kerugian APBD dari proyek tersebut.
“Seharusnya Aparat Penegak Hukum melakukan penyelidikan untuk bisa mengetahui besaran kerugian negara dalam pengerjaan proyek ini, bukan membiarkan begitu saja meskipun kondisi fisik di lapangan terlihat mulus. Kalau bisa polisi dan jaksa harus melakukan penyelidikan terhadap proyek ini, untuk mengantisipasi cepatnya terjadinya kerusakan dan besaran kerugian APBD yang timbul akibat tidak mutu-nya, pekerjaan ya g dihasilkan,” tegasnya.
Sementara itu, penjabat fungsional yang ditugaskan selaku PPK Pemeliharaan Berkala yang menangani tiga paket proyek pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V, Baihaki, kali ketiga berusaha ditemui Pelita Online pasca Lebaran kerap tidak berkenan menemui.
Sebagaimana informasi yang diterima Pelita Online, sulitnya penjabat fungsional yang juga selaku PPK tersebut ditemui lantaran sengaja menghindar. Ada dugaan, PT. Fauzan Putra Perkasa menangani ruas Tasikmalaya batas Garut tersebut atas dasar usulan dan usungan pejabat yang bersangkutan.||tommy riyaldi||
