Kepala Bappeda Kabupaten Bandung, H. Ir. Ernawan Mustika. SOREANG, PelitaOnline — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung kini fokus untuk merancang rencana program pembangunan tahun anggaran 2020 yang merupakan akhir dari program lima tahun (RPJMD) tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Bandung. “Perencanaan pembangunan tahun 2020 direncanakan dari sekarang tahun 2018. Ini dilakukan agar lebih baik, lebih akurat, dan tidak salah sasaran,” ungkap Kepala Bappeda Kabupaten Bandung, H. Ir. Ernawan Mustika, di sela-sela Rapat Korodinasi Lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bappeda Kabupaten Bandung, di Soreang, Selasa (11/12). Menurut Ernawan, untuk reancana program pembangunan tahun 2020 itu pihak Bappeda memggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar lebih mudah dan cepat. “Mari kita gunakan informasi teknologi untuk menggunakan teknologi informasi agar lebih mudah dan cepat, sehingga program pembangunan lebih baik,” tutur Ernawan. Dalam perencanaan progran tersebut, tutur Ernawan, yang menjadi prioritas di antaranya bidang sosial, terutama kaitannya dengan sumber daya manusia (SDM). Harapannya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa lebih baik. Kemudian program pendidikan dan kesehatan serta birokrasi dan pelayanan publik lebih baik lagi. Termasuk pelayanan terhadap program kemiskinan juga bisa lebih meningkat. “Rakor ini untuk menindaklajuti, terutama program akhir lima tahun. Kita ingin semua tercapai secara baik, apa yang menjadi program bupati, termasuk kebijakan pusat bisa berjalan sesuai rencana. Intinya, kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran,” kata Ernawan. Kaitan dana desa, Ernawan mengharapkan prioritas dana desa harus memasukan berbagai program, seperti program stunting, program kemiskinan, lingkungan, dan lainnya. Namun jangan sampai overlap. “Artinya, jangan sampai ada kegiatan di satu titik semua ada, dari APBD ada dari APBDes ada. Memang ada juga yang sengaja diarahkan pada satu lokasi, tetapi kemungkinannya itu kecil. Sekarang tidak boleh dikerjakan oleh satu program, harus kovergensi, tidak boleh berbagai program diarahakan pada satu titik,” kata Ernawan. Dalam acara yang dihadiri sejumlah OPD, camat, dan kepala desa ini, Ernawan mengemukakan kaitan anggaran pembangunan belanja desa (APBDes) beberapa yang harus diperhatikan pihak desa, sehubungan APBDes tahun 2019 akan ditetapkan akhir Desember 2018. “Karena itu, diharapkan para camat untuk mendampinginya. Penyusunan program dalam APBDes harus disesuaikan Permendes dan Perbup, melalui musyawarah desa (Musdes) yang harus sinergis antara belanja daerah dengan desa,” imbuhnya.* drd/har
Area lampiran
|
