JAKARTA||PelitaOnline|| Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk berjuang membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menilai tidak mungkin Prabowo memberikan saran tersebut kepada Gibran, sesuai dengan penjelasan yang dijabarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menyebut bahwa Gibran sudah tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembuktian maupun memproses dengan jalur hukum melalui PTUN.
Syahganda menyebut bahwa penjelasan oleh Yusril merupakan pandangan yang mewakili Prabowo.
“Tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” ujar Syahganda kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 November 2026 malam.
Syahganda kemudian mengaku bahwa dirinya berada di Istana hingga pukul 18.00 WIB setelah menghadiri rangkaian acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional.
Dalam kesempatan itu, Syahganda menyebut dirinya mengikut dinamika yang terjadi, termasuk mengenai pernyataan Yusril terkait rencana langkah pembuktian ke PTUN.
“Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk (fight) ke PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden, itulah concern Presiden, dong,” tegasnya.
Adapun Yusril menegaskan bahwa putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak menyisakan jalur hukum lain.
Pengakuan Gibran yang Mendapat Saran dari Presiden Prabowo
Sebelumnya, pada hari yang sama, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankan dirinya untuk tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui PTUN.
“Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ucap Gibran.
Pernyataan tersebut untuk menjawab pengakuan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang membenarkan bahwa Gibran bertemu Prabowo dan meminta kesempatan untuk membuktikan dokumen ijazahnya ke PTUN.
Pertemuan yang dilakukan pada Selasa, 10 November 2026 pagi selama 2,5 jam itu juga berkaitan dengan pengunduran diri yang diajukan oleh Gibran.
