TASIKMALAYA|Pelita Online|Koordinator Penyuluh Perkebunanan dan Hortikultura (KPPH) pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya Andang Hidayat, mengaku prihatin terhadap kemunculan berita terkait Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang nyambi dan berperan sebagai pembantu pembuat proposal untuk kelompok tani.
“Kalau begitu saya juga terkait, karena saya juga sebagai PPL Penyuluh Pertanian. Sepertinya semua PPL jelek, padahal tidak semua PPL jelek seperti itu”, jawab Andang menanggapi pemberitaan pelitaonline.co.id melalui pesan Whats App. Rabu malam (16/6/2021) sekitar pukul 19.20.
Terus terang, saya merasa malu melihat tayangan seperti itu, tambah Andang sembari mengoreksi dan menjelaskan kalau yang namanya buruh tani itu adalah tukang “buburuh” pada bidang pertanian saja.
Seperti halnya tukang macul (nyangkul), tukang ngoret (bersih-bersih rumput), tukang ngarambet (bersih-bersih rumput di lahan persawahan), tukang gacong (tukang angkut karung padi) dan masih banyak lainnya, jelas Andang yang membawahi 62 PPL ini.
Lebih lanjut Andang menjelaskan, beda lagi dengan petani penggarap. Kalau petani penggarap usahanya di bidang tani tapi lahannya bukan milik pribadi.
Sementara ada juga petani pemilik penggarap. Nah, itu yang dinamakan petani tulen, karena usahanya tani di lahan milik pribadi, terang Andang sembari memberi pertanyaan “yang dimaksud petani pemilik penggarap, atau petani penggarap”?, katanya nada bertanya.
Terkait membimbing membuat proposal, itu juga sebenarnya salah satu tugas PPL. Maklum, petani atau pengurus kelompok tani tidak bisa secara langsung membuat proposal. Lantaran SDM pengurus kelompok tani tidak semua sama.
Bagusnya pengurus itu seperti anda, jadi mudah buat PPL nya, sedikit mengarahkan tapi sudah mengerti, sindir Andang dengan sedikit memuji.
Istilah kelompok tani itu banyak ada istilah kelompok tani “japati” itu kalau ditabur baru berkumpul. Demikian juga dengan kelompok tani “depati” kalau di jepret (di pecut) atau didorong baru maju.
Jadi seperti itulah, banyak rupa-rupa kelompok tani itu. Kalau saya sudah sangat paham betul karakteristik satu per satu kelompok tani itu, ungkap Andang yang juga membawahi 4 Balai Penyuluh Pertanian (BPP) ini.
“Kalau saja semua petani pengertiannya sama seperti anda, saya sangat bangga, dan tidak menutup kemungkinan akan saya ajak kerjasama untuk memajukan pertanian” papar Andang kembali memuji.
Hanya saja yang sangat disesalkannya, tantangan terbesarnya adalah SDM nya banyak yang tidak berpendidikan. Walau pun berpendidikan hanya lulusan Sekolah Rakyat (SR) yang katanya hanya 3 tahun. Lulusan SMP/SMA paling ada 2 sampai 3 persen, apa lagi sarjana hanya 0,1 persen. Itulah yang terkadang kalau teringat membuat saya sedih.
Apa lagi kalau melihat dari sisi usia, rata-rata petani berusia 50 tahunan, mereka sudah terbilang tua, tutur Andang lagi merasa sedih.
Menanggapi pernyataan keprihatinan dari Koordinator PPH terkait PPL nyambi membuat proposal. Ade Sumirat selaku Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Ekonomi Usaha Tani Kedaulatan (LEUTAK) mengatakan, apa yang dikatakan Koordinator PPH tersebut tidak ada salahnya.
Hanya saja disini yang saya simak dan menjadi pokok permasalahannya adalah PPL yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan petani atau kelompok tani perlu mengubah paradikma lama ke baru.
Contohnya, PPL yang jauh sebelumnya membimbina kelompok tani dalam satu wilayah dengan tidak mencerdaskan pengurus kelompok tani maupun petani sudah saatnya PPL sekarang ini dapat berperan mencerdaskan petani agar lebih mandiri.
Hilangkan pola lama yang istilahnya “ngawowoy” (menyuapin) kelompok tani dengan cara-cara sederhana dan singkat. Misalnya, membuatkan langsung jadi proposal permohonan tanpa melalui proses diskusi terlebih dahulu kebutuhannya.
Contohnya kebutuhan traktor, traktor itu harus tepat guna dan tepat sasaran. Turunya traktor kepetani itu harus benar-benar bermanfaat, banyak ditemukan di Jawa Barat ini kelompok tani yang mendapat bantuan traktor, sementra anggota kelompoknya sendiri tidak bisa menggunakan traktor tersebut.
Dimana letak bimbingan dan pembinaan dinas terkait terhadap persoalan seperti itu, pola-pola seperti itulah yang sangat tidak mendidik, ujar Ade saat dihubungi pelitaoline.co.id melalui sambungan cellular.
Selanjutnya, beri pemahaman pengurus kelompok-kelompok tani terkait distribusi pemasaran hasil panen supaya anggotanya yang terdiri dari petani, petani penggarap dapat meninggalkan ketergantungan kepada tengkulak.
Dengan demikian ketergantungan para petani, petani penggarap selama ini dapat diminimalisasi oleh petani itu sendiri.
Meskipun sampai saat ini peran tengkulak acap kali dirindukan, tapi tak sedikit petani maupun petani penggarap dirugikan.
Makanya, LEUTAK akan hadir. Salah satu program kerja kedepan bertekad untuk memutus rantai distribusi hasil panen petani ke tengkulak, ungkap Ade yang mengaku tengah berada di Jakarta.
Tentu saja, harga jual pun harus disesuiakan dengan harga yang telah disepakati antara produsen dan konsumen yang mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) dari standar masing-masing daerah Kabupaten/Kota, kata Ade menjawab pertannyaan pelita.
Dengan bekal ilmu pengetahuan, terlebih mendapat pembinaan, tentu mereka para petani akan sedikit melek teknologi minimal pengurus kelompok, yang mungkin kejadiannya para petani maupun petani penggarap tidak akan sebodoh sekarang ini.
Saking bodohnya, sampai-sampai yang namanya kartu tani milik para petani itu sendiri mereka tidak tau rimbahnya, entah itu berada di tengkulak, PPL atau berada di pengusaha distribusi pupuk, petani sendiri terkadang tidak tau.
Jelas-jelas yang namanya kartu tani itu memiliki nomor PIN pribadi, ungkap Ade lagi nada bertanya.
Makanya, Lembaga Ekonomi Usaha Tani Kedaulatan (LEUTAK) yang dikomandani Ade Sumirat didukung Komisi II DPRD Provinsi Jabar bertekad memutus rantai pembodohan petani yang telah teramat lama dan panjang dengan harapan ada nilai lebih bagi petani, dan bertani makin dicintai kaum milenial, kata Ade.
Terkait kondisi Pandemi Covid sekarang ini, banyak para intelektual dan anak-anak yang berusia muda yang telah paham IT terjun bertani.
Baik bertani secara mandiri tanpa kelompok tani maupun bertani dalam wilayah lingkungan yang terdapat kelompok tani sampai bertani melengkapi diri dengan tercatatnya secara administrasi sebagai kelompok baru berdiri di instansi yang membawahinya.
Calon-calon petani baru seperti itu tidak dapat disepelehkan, justru mereka menggebu ingin lahan pribadi maupun lahan garapannya menjadi sebuah usaha pertanian bernilai ekonomi dengan teknologi dan modern.
Akan tetapi, bilamana potensi masyarakat seperti ini diabaykan tanpa adanya perhatian serius dari dinas terkait, mungkin mereka akan berjalan ditempat seperti halnya petani-petani lainnya yang telah lama berkecimpung dalam wadah kelompok tani yang biasanya “diwowoy” dengan sifat terima bersih ke pola kelompok tani yang memiliki inisiatif mandiri, papar Ade. (TOM).
