BANDUNG,|Pelita Online| – Jumlah nelayan di Jawa Barat ternyata tidak lebih dari 105 ribu orang, padahal luas lautnya mencapai 7 ribu kilometer persegi, setengahnya adalah luas darat.
“Apa yang menyebabkan hal itu terjadi, itu terjadi karena sumberdaya manusia (SDM) nelayan kurang, akibatnya tidak ada anak-anak nelayan yang mau mengikuti jejak orangtuanya,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Jabar R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, Rabu (12/2/2020).
Politisi PDIP itu bicara soal nelayan karena dia baru saja usai beraudiensi dengan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran Guntur Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, Yunandar didampingi dengan dua anggota Komisi II lainnya, Yaitu, Hj Tia Fitriani dan Hj Sari Sundari.
“Bahkan kini sudah diberikan kewenangan luas 12 mil laut, ditambah garis pantai hampir 400 ribu KM, dan nelayannya hanya segitu-gitu aja dan kehidupannya juga miskin,” jelasnya.
Untuk itu, Komisi II DPRD Jabar menyambut positif keinginan Politeknik KP Pangandaran yang ingin mengembangkan kampusnya. Terlebih politeknik tersebut berada dibawah binaan Kementian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Lebih lanjut, Yunandar menjelaskan, saat ini setulnya, keberadaan Politeknik KP Pangandaran sudah baik, karena didukung penuh oleh Pusat. Namun, dia ingin percepatan, untuk diperlukan dukungan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Jabar dan DPRD Jabar.
“Yang mereka perlukan dukungan kerja praktek bagi seluruh tarunanya,” jelas dia.
Politeknik KP Pangandaran juga minta percepatan penambahan jumlah taruna, dimana saat ini jumlah tarunanya baru mencapai 275 orang, padahal ranjang yang disiapkan sudah ada 300 ranjang.
“Mereka menginginkan penambahan taruna menjadi 600 orang. Mereka juga mengharapkan adanya bantuan dari APBD Jabar untuk penambahan jumlah asrama dan ranjang taruna termasuk sarana-prasarana pendidikan lainnya,” katanya.
Yunandar juga mengatakan, Gubernur Jabar sangat mendukung pengembangan Pangandaran –menjadikan kabupaten baru di Jawa Barat. Agar pecahan dari Kabupaten Ciamis itu maju pesat, Pangandaran ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK).
“Sehingga bantuan langsung ke Pangandaran cukup besar dan juga dapat berupa dana hibah untuk membantu pengembangan Politeknik KP Pangandaran,” ujarnya.
Menurut Yunandar, Politeknik KP Pangandara layak dibantu karena kampus tersebut dikelola oleh Direktur yang sudah berpengalaman dalam mengelolah Politeknik. “Sebelum membangun Politeknik KP Pangandaran, beliau hampir 20 tahun mengelola Politeknik serupa di Provinsi Banten,” katanya.
Tinggal bagimana generasi muda Jabar siap tidak menjadi pelaut dan nelayan yang modern. Kalau tertarik bisa kuliah di Politeknik KP Pangandaran.
Terkait harapan pihak Manajemen Politeknik KP Pangandaran, ujar Yunandar, DPRD Jabar akan upayakan bantu, baik melalui bantuan kabupaten, bantuan langsung hibah maupun di anggarakan di belanja Dinas Perikanan dan Kelautan Jabar.
“Sehingga Politeknik KP Pangandaran terus berkembang dan maju,” pungkasnya. (uci)
