Komisi III DPRD Jabar Tengah Lakukan Pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2019.

BANDUNG | Pelita Online | Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat H.Sugianto Nangolah, SH,MH mengatakan, bahwa Komisi III DPRD Jabar saat ini tengah melakukan pembahasan/ kajian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2019.

Pada beberapa waktu lalu, Komisi III DPRD Jabar telah melakukan rapar kerja dengan mitra Komisi III yaitu dengan Biro BUMD dan Investasi Setda Jabar, diruang kerja Komisi III DPRD Jabar, di jalan Diponegoro No 27 Bandung.

Dalam raker tersebut, kita (Komisi III-red) minta pihak Biro BUMD dan Investasi memaparkan capaian kinerjanya pada tahun 2019.

“Dalam paparan Biro BUMD dan Investasi ternyata pada tahun 2019 lalu, mereka (Biro BUMD dan Investasi) hanya mampu merealisasikan penyerapan anggaran hanya sebesar 78%. Hal ini tentunya perlu dilakukan evaluasi terhadap program-program BUMD yang tidak dapat direalisasika secara maksimal”.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD, H. Sugianto Nangolah, SH, MH saat dihubungi dialograkyat.com terkait hasil raker dengan Biro BUMD dan Investasi yang membahas LKPJ

Dikatakan, seharusnya pihak Biro BUMD dan Investasi Setda Jabar dapat memaksimalkan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam program yang dicanangkan oleh BUMD. Bahkan kita (Komisi III-red) meminta Biro BUMD dan Investasi selaku pembina BUMD agar anggaran yang tidak terserap tersebut dapat dibuatkan program/ kegiatan yang dapat menghasilkan deviden/ masukan bagi Pendapatan Asli Daerah (APD), ujar politisi Partai Demokrat Jabar ini.

Sementara itu, terkait BUMD yang kurang maksimal dalam menjalankan program kerja sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal, Sugianto mengatakan, BUMD yang kurang produktif dan bahkan menjadi beban APBD Jabar, tentunya kedepan kita akan lakukan evaluasi ditahun anggaran berikutnya

Komisi III juga tengah mengevaluasi BUMD yang belum memberikan kontribusi PAD dan bahkan menjadi beban APBD. Bahkan terhadap BUMD yang kurang memberikan kontribusi/ tidak ada kontribusi PAD, sebaiknya di Merger, lebur atau diliquidasi saja, daripada menjadi beban APBD setiap tahun anggaran”, tegas legislator dari daerah pemilihan Jabar 1 /Kota Bandung-Kota Cimahi ini.

Lebih lanjut Sugianto mengatakan, dalam paparan Biro BUMD dan Investasi dihadapan Komisi III menyampaikan beberapa capaian di Tahun 2019 antara lin : inovasi Sistem Evaluasi BUMD; Dashboard BUMD; Rencana Startegis BUMD; Open Bidding Direksi dan Komisaris BUMD; Inventarisasi Aset BUMD; Restrukturisasi Organisasi BUMD; Merger BPR; Seinergitas BUMD; Perubahan Badan hukum: kerjasama pihak lain; Optialisasi CSR BUMD;

“Komisi III mengapresiasi semua program Inovasi yang rancang Biro BUMD dan Investasi Setda Jabar ini, yang tujuan untuk mempermudah kinerja dan pementauan BUMD serta dapat meningkatkan kontribusi PAD bagi Pemprov Jabar”, tandasnya. (uci)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *