BANDUNG,||Pelita Online|| – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Rafael Situmorang sempat menghadiri acara diskusi interaktif yang bertajuk Refleksi 25 Tahun Reformasi 98. Kegiatan diskusi yang banyak oleh para aktivis 98 ini, bertempat di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Pasundan (Unpas), Jalan Lengkong, Bandung, Kamis (11/5/2023).
Menurut Rafael, perjalanan reformasi di Indonesia telah memasuki usia ke 25 tahun. Namun, kata Anggota DPRD Jabar ini perubahan dari rezim otoriter ke rezim reformasi yang sudah berjalan sejak 1998-2023 tersebut masih memiliki sejumlah catatan. Catatan-catatan perjalanan panjang reformasi tersebut dibahas Persatuan Nasional Aktivitas 98 (Pena 98).
Salah satu sorotan Pena 98 adalah politik identitas yang kerap didengungkan menjelang tahun politik. Isu tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dari gerakan 98 yang menolak otoritarianisme atas dasar kesetaraan.
Jadi konkretnya kita menolak politik identitas karena bisa menjadi racun bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Presidium Pena 98, Rafael Situmorang.
Rafael mengakui kesetaraan di ruang-ruang publik memang telah berjalan baik. Hanya saja, ia menilai isu politik identitas harus dihindari agar tidak merusak persatuan yang telah lama diperjuangkan.
“Bagi kita pelaku sejarah kita berkampanye terus agar itu (politik identitas) jangan dilakukan. Kita terus mengedukasi publik,” tutur Anggota DPRD Jabar Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Rafael juga mendorong kalangan mahasiswa sebagai referensi masyarakat untuk berperan dalam memberikan edukasi. Terlebih, mahasiswa merupakan pelaku yang menentukan sejarah bangsa, termasuk dalam kontestasi Pemilu.
“Mahasiswa harus menularkan nilai-nilai kesetaraan, demokrasi, dan menolak politik identitas. Mahasiswa harus ikut terlibat karena perjuangan ini belum selesai,” tegas Rafael.
Di tempat sama, Wakil Dekan I Fisip Unpas, Kunkunrat mengapresiasi diskusi interaktif yang digagas Pena 98. Sebab, diskusi tersebut bukan sekadar temu kangen para aktivis 98, melainkan pengetahuan terkait claim politic bagi generasi muda.
“Dalam hal ini, Pena 98 merekam isu-isu dalam momentum politik ini bagaimana tidak keluar dari rel demokrasi, di antaranya menyoroti politik identitas,” ujar Kunkunrat.
Menurutnya, politik identitas adalah sebuah keyakinan yang menyalahi founding fathers. Pasalnya, Indonesia dibentuk bukan dengan politik identitas, melainkan berdasarkan kesepakatan.
“Negara ini dibentuk oleh pluralitas, oleh persatuan. Ini untuk mematrikan memori melalui spirit 98 dan menjadi momentum untuk pembelajaran atau political education kepada masyarakat akademik,” tegasnya.
