BANDUNG,||PelitaOnline|| – Kabupaten Sumedang kembali mendapat apresiasi atas langkahnya mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital. Kali ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang menerima penghargaan transformasi digital dalam ajang Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026 yang berlangsung di Pendopo Wali Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Kamis, 29 Oktober 2026.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Kabupaten Sumedang dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik, termasuk penerapan sistem pemilihan kepala desa secara elektronik atau e-voting Pilkades yang telah dilaksanakan di 92 desa.
Menariknya, apresiasi terhadap kemajuan digitalisasi Sumedang diberikan di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), yang kini semakin canggih dan berpotensi mengancam keamanan masyarakat.
Forum yang digagas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB) tersebut mendapat dukungan langsung dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai sponsor penyelenggaraan.
Keterlibatan BRI menjadi bagian penting dalam mendukung penguatan literasi digital dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan transaksi keuangan, seiring semakin luasnya penggunaan layanan perbankan digital dan sistem pembayaran elektronik.
Sumedang Jadi Contoh Transformasi Digital Pemerintahan Daerah
Penghargaan transformasi digital Kabupaten Sumedang diterima Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila yang hadir dalam kegiatan tersebut dan diberikan langsung oleh Ketua PWI Jabar Tantan Sulthon.
Di hadapan peserta forum yang terdiri atas unsur pemerintah, regulator, perbankan, industri teknologi, dan insan pers, Fajar memaparkan sejumlah langkah Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik di 92 desa.
Penerapan e-voting Pilkades tersebut memperlihatkan upaya pemerintah daerah membawa teknologi hingga ke tingkat pemerintahan desa.
Melalui sistem tersebut, proses pemilihan kepala desa mulai memanfaatkan perangkat elektronik sebagai bagian dari modernisasi penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal.
Namun, menurut Fajar, penerapan teknologi tidak cukup hanya menyediakan perangkat dan sistem digital.
Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memahami cara penggunaannya, termasuk kelompok lanjut usia yang belum terbiasa berinteraksi dengan teknologi.
Karena itu, pelaksanaan e-voting Pilkades di Sumedang turut disertai pendampingan kepada masyarakat agar penggunaan teknologi dapat berlangsung secara inklusif.
Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa keberhasilan transformasi digital bukan semata-mata ditentukan oleh kecanggihan aplikasi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan tingkat penerimaan masyarakat.
Penghargaan Jadi Momentum Penguatan Digitalisasi Sumedang
Apresiasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam BDSF 2026 memiliki makna penting bagi pengembangan pelayanan publik di daerah.
Digitalisasi pemerintahan kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai upaya mengganti pelayanan manual dengan sistem elektronik.
Lebih jauh, transformasi digital harus mampu menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, transparan, efisien, dan dapat dipercaya masyarakat.
Pengalaman Sumedang menerapkan e-voting Pilkades di 92 desa menunjukkan bagaimana pemanfaatan teknologi mulai menjangkau kebutuhan masyarakat di tingkat paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Meski demikian, semakin luasnya penggunaan teknologi dalam pemerintahan juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya kebutuhan perlindungan data pribadi, keamanan sistem informasi, dan pencegahan penyalahgunaan identitas digital.
Persoalan tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya penyelenggaraan BDSF 2026 yang mengusung tema “Ruang Digital Aman di Era AI: Mitigasi Risiko, Perlindungan Transaksi Digital, dan Penguatan Kepercayaan Publik”.
Bagi pemerintah daerah, keberhasilan digitalisasi pada akhirnya perlu berjalan beriringan dengan kemampuan membangun sistem yang aman dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.
Wabup Sumedang Ingatkan Pentingnya Peran Media di Era Digital
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila juga menyoroti semakin beratnya tantangan yang dihadapi media massa di tengah perkembangan teknologi informasi.
Menurutnya, kemudahan masyarakat memperoleh informasi melalui berbagai platform digital tidak selalu diikuti kemampuan membedakan informasi yang benar dengan konten manipulatif.
Perkembangan AI bahkan memungkinkan pembuatan gambar, suara, dan video yang menyerupai kondisi sebenarnya.
Situasi tersebut menuntut media massa tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan perlindungan masyarakat.
“Peran media juga kami nilai sangat vital dan memiliki tugas yang semakin berat di era sekarang. Media tidak hanya bertanggung jawab menyajikan informasi, tetapi juga wajib memberikan literasi, edukasi, serta perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari paparan hoaks dan penggiringan opini yang tidak bertanggung jawab,” tutur Fajar.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, media, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem digital yang sehat.
Terlebih, keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak akan memberikan manfaat optimal apabila masyarakat masih rentan terhadap penipuan online, pencurian identitas, dan penyebaran informasi palsu.
BRI Dukung BDSF 2026, Keamanan Transaksi Digital Jadi Perhatian
Dukungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai sponsor BDSF 2026 turut memperkuat keterlibatan sektor perbankan dalam agenda peningkatan literasi dan keamanan digital.
Kehadiran sektor perbankan dalam forum tersebut relevan dengan semakin berkembangnya transaksi keuangan elektronik di tengah masyarakat.
Penggunaan mobile banking, dompet digital, dan pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa penipuan transaksi digital, pemalsuan bukti pembayaran, pencurian data perbankan, hingga pengambilalihan akun melalui berbagai modus kejahatan siber.
Dalam sambutannya pada BDSF 2026, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut Jawa Barat memiliki sekitar 8,43 juta merchant pengguna QRIS berdasarkan data yang disampaikannya.
Besarnya pemanfaatan pembayaran digital tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan transaksi.
Bagi pelaku UMKM, misalnya, kemampuan memeriksa keaslian pembayaran menjadi hal penting agar tidak mudah tertipu oleh bukti transfer palsu maupun manipulasi informasi transaksi.
Dukungan BRI terhadap penyelenggaraan forum ini menjadi salah satu bentuk partisipasi sektor perbankan dalam kegiatan yang mendorong penguatan pemahaman masyarakat mengenai risiko kejahatan digital.
Wamenkomdigi Nezar Patria Ungkap Ancaman Penipuan Berbasis AI
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengingatkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan telah membawa perubahan besar terhadap pola kejahatan digital.
Dalam sambutan yang disampaikan secara daring, Nezar mengungkapkan bahwa pelaku penipuan kini tidak lagi hanya menggunakan pesan singkat atau tautan palsu.
Teknologi AI memungkinkan pelaku meniru suara seseorang melalui voice cloning, memanipulasi wajah menggunakan deepfake, hingga melakukan rekayasa sosial untuk memperoleh informasi pribadi dan mengelabui korban.
Menurut Nezar, ancaman tersebut tidak hanya menyasar masyarakat yang kurang memahami teknologi.
Kalangan akademisi, pengusaha, aparat penegak hukum, hingga jurnalis juga berpotensi menjadi korban.
“Korban kejahatan ini tidak mengenal latar belakang, mulai dari masyarakat umum, pelaku usaha, aparat penegak hukum, akademisi, bahkan jurnalis sendiri. Artinya, tingginya literasi tidak otomatis membuat kita aman. Kewaspadaan harus menjadi kebiasaan,” kata Nezar.
Ia juga mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan lebih dari 608 ribu laporan penipuan tercatat melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) hingga Juni 2026.
Angka tersebut menjadi gambaran besarnya ancaman kejahatan transaksi keuangan yang harus dihadapi bersama.
Nezar menekankan pentingnya melakukan verifikasi sebelum mengirimkan uang maupun memberikan informasi pribadi, termasuk ketika permintaan datang melalui suara atau video yang tampak meyakinkan.
“Kita perlu membiasakan prinsip verifikasi manusia (human verification), cek ulang, konfirmasi lewat kanal resmi, dan jangan terburu-buru mentransfer atau membagikan data, sekalipun suara atau wajah yang kita lihat tampak begitu meyakinkan,” ujarnya.
PWI Jabar dan JHB Dorong Kolaborasi Keamanan Digital
Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon Bukhawan menilai perkembangan teknologi AI telah membawa tantangan baru dalam upaya melindungi masyarakat dari kejahatan.
Menurutnya, media massa memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kewaspadaan publik melalui penyampaian informasi yang benar dan mudah dipahami.
“Kalau dulu kejahatan bisa dilihat dengan kasat mata, sekarang lebih modern. Ada rekayasa sosial yang memanfaatkan AI. Suara orang bahkan sampai wajah pun bisa diserupai, sehingga tidak sedikit masyarakat yang tertipu,” ujar Tantan.
Sementara itu, Ketua Jurnalis Hukum Bandung (JHB) Suyono Widik menjelaskan bahwa BDSF 2026 diselenggarakan sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman kejahatan digital yang semakin beragam.
“Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem digital yang aman di Kota Bandung sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan digital, terutama teknologi AI, dengan rasa aman,” kata Suyono.
Ia menambahkan, penyalahgunaan AI tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi seseorang melalui manipulasi gambar, video, maupun suara.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, industri teknologi, dan media massa menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital.
Keberhasilan Sumedang Jadi Pengingat Pentingnya Digitalisasi yang Aman
Penghargaan transformasi digital yang diterima Kabupaten Sumedang dalam BDSF 2026 menjadi salah satu gambaran bagaimana pemerintah daerah dapat mengambil peran dalam perkembangan teknologi.
Inovasi e-voting Pilkades di 92 desa menunjukkan upaya Sumedang membawa perubahan digital hingga ke tingkat pemerintahan desa.
Di sisi lain, peringatan Wamenkomdigi mengenai ancaman penipuan berbasis AI memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi harus disertai kesiapan menghadapi risiko keamanan.
Dukungan BRI dalam penyelenggaraan BDSF 2026 juga menegaskan pentingnya keterlibatan sektor keuangan dalam memperluas edukasi mengenai perlindungan transaksi digital.
Bagi Kabupaten Sumedang, penghargaan tersebut bukan hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap inovasi yang telah dilakukan, tetapi juga momentum untuk terus memperkuat keamanan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.
Sebab, transformasi digital yang berhasil bukan sekadar menghadirkan sistem yang lebih modern, melainkan memastikan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara aman, mudah, dan penuh kepercayaan.***
