BANDUNG, Pelita Online – Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Provinsi Jawa Barat merupakan program pemerintah daerah, berupa pemberian dana kepada SMA/SMK swasta dan Madrasah Aliyah (MA).
Melalui program ini sekolah diharapkan bisa menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS). Yaitu kebebasan untuk melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ahmad Hadadi, mengatakan anggaran BPMU berasal dari APBN dan APBD. Terdapat beberapa program yang bersifat final, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu terdapat program BPMU yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). RPJMD ini direncanakan untuk program lima tahun, sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.
“Pada tahun 2018 ini, di Jawa Barat ada transisi gubernur. Sehingga ada beberapa kebijakan yang berbeda dari sebelumnya. Misalnya, saat ini ada program Sekolah Juara, Jabar Masagi, termasuk perhatian kepada pondok pesantren,” ujar Hadadi saat ditemui di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Dr. Radjiman, Kota Bandung, Jumat, 16 November 2018.
Tentunya, menurut kadisdik, hal tersebut perlu alokasi anggaran, sama halnya dengan BPMU, BOS daerah. Dan anggarannya dari alokasi anggaran pendidikan. “Dengan begitu analoginya kan seperti kue yang dibagi-bagi,” ujar Hadadi.
Biaya operasional
Dana BPMU SMA/SMK swasta dan MA Provinsi Jawa Barat adalah bantuan dana untuk membantu sekolah dalam memenuhi biaya operasional. Bantuan hibah tersebut disalurkan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui kegiatan penyediaan aksesibilitas dan penguatan kelembagaan sekolah.
Hadadi mengatakan dana tersebut dapat dikeluarkan manakala terdapat dalam APBD. Penjabarannya terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). BPMU ini bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan SMA/SMK Swasta dan MA di Jawa Barat yang bermutu, terjangkau, dan terbuka bagi semua.
“Kami membuka diri untuk penyelesaian masalah-masalah pendidikan, kami sadar pendidikan ini tidak mudah, ini adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pemprov Jabar berupaya memberikan perhatian pada pendidikan, termasuk anggaran yang signifikan, sehingga dapat meringankan masyarakat, termasuk masyarakat yang tidak mampu bisa sekolah,” ujar Hadadi.***
Oleh Vanni Hadiani, Sumber berita dari Dinas Pendidikan Jawa Barat
