JAKARTA||PelitaOnline||— Lebih dari 50 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah menandatangani dukungan penggunaan hak menyatakan pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Politisi PKS Mardani Ali Sera dan politisi PKB Muhammad Khozin menegaskan proses politik di DPR tetap berjalan meski muncul kabar Gibran berniat mengundurkan diri.
“Jalan pasti akan tetap jalan. Jadi kalau karena ini kan masih berandai-andai juga, Bang. Hitam di atas putih mengundurkan diri kan juga belum ada di atas meja kan baru hanya menyatakan berniat,” kata Khozin dalam podcast Akbar Faizal Uncensored yang tayang Selasa, 10 November 2026.
Gibran Mundur, Proses DPR Tetap Berjalan
Dalam diskusi tersebut, Akbar Faizal menyampaikan informasi mengenai niat pengunduran diri Gibran yang merujuk pada keterangan Menteri Sekretaris Negara.
Mardani mengapresiasi apabila pengunduran diri itu benar dilakukan. Namun, ia juga menilai Gibran berhak membuktikan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Yang kedua terkait pernyataannya ingin membuktikan di PTUN, haknya beliau karena memang baik di MK maupun di MA, Gibran tidak diberikan hak untuk mempertahankan, membela diri atau menunjukkan ijazahnya,” ujar Mardani.
Menurut Mardani dan Khozin, wacana pengunduran diri tidak serta-merta menghapus persoalan yang sedang dibahas DPR. Proses politik dan hukum dinilai tetap perlu berjalan untuk memperoleh kejelasan.
Hak Menyatakan Pendapat Punya Mekanisme
Khozin menjelaskan, proses di DPR juga memiliki keterkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila DPR mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden, MK dapat memeriksa dan memutus pendapat tersebut sesuai ketentuan konstitusi.
Ia juga menyinggung mekanisme pengunduran diri Presiden dan Wakil Presiden yang melibatkan MPR.
“Sependek pengetahuan kami, persetujuan pemunduran diri Presiden dan Wakil Presiden itu tidak dari kedua-duanya, tapi kepada lembaga MPR,” kata Khozin.
Hak menyatakan pendapat sendiri merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Sementara itu, mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B.
Dengan demikian, pengumpulan tanda tangan belum berarti proses pemakzulan telah mencapai tahap akhir. Usulan tersebut masih harus mengikuti mekanisme dan persyaratan yang berlaku di DPR.
