JAKARTA,||PelitaOnline||—Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyoroti janji Presiden Prabowo di DPR, Rabu (20/5/2026), membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus minta pemerintah meningkatkan anggaran subsidi untuk meredam kenaikan harga kebutuhan pokok.
FWK berpendapat krisis minyak global dan melemahnya kurs Rupiah terhadap dolar AS yang cukup tajam, beberapa bulan terakhirnya, menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat. Ini dikonfirmasi laporan anggota FWK di sejumlah daerah, seperti harga minyak goreng, tahu tempe, telor, bawang putih bergerak naik.
“Presiden Prabowo perlu secepatnya membenahi pelaksanaan program MBG karena ditemukan banyak kebocoran anggaran. Hasil efisiensi MBG harus dikembalikan kepada rakyat, dalam bentuk subsidi yang menyentuh kebutuhan pokok rakyat,”ujar Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane dalam Diskusi Kebangsaan di Jakarta.
Sehari sebelumnya, Selasa (19/5), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut rencana pemangkasan anggaran MBG, dari alokasi awalnya Rp 355 triliun pada APBN 2026. Disebutkan pula, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp 75 triliun hingga akhir April 2026. “Bapak Presiden (Prabowo—Red) sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uangnya,”ujar Pubaya.
Diskusi Kebangsaan FWK ini diadakan setelah Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya di DPR terkait arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara. Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan berat geopolitik dan geoekonomi penuh ketidakpastian. Ini memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan rakyat Indonesia.
Diskusi ini dihadiri, antara lain Hendry Ch Bangun, mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 1999-2022 serta sejumlah pemimpin redaksi media massa dan anggota wartawan senior FWK.
Krisis minyak global dan meningkatnya kebutuhan dolar AS dari berbagai negara di dunia, salah satu penyebab melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Tercatat, kurs Rupiah terhadap dolar AS, Rabu (20/5), berada di level 17.666,80.
Shock* *absorber*
Hendry Bangun mengatakan, pemerintah perlu mengidentifikasi barang-barang kebutuhan pokok rakyat yang memiliki kandungan impor dan penyebab kenaikan harga barang (inflasi), seperti kedelai, bahan baku utama tahu tempe.
Mantan wartawan Kompas ini mengatakan, pemerintah perlu memanfaatkan APBN sebagai “shock absorser” untuk meredam lonjakan harga minyak global dan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap daya beli rakyat.
Inflasi April 2026 tercatat sebesar 0,13 persen secara bulanan. Kenaikan harga tahu tempe turut memberi andil terhadap laju inflasi itu. Sementara perajin tahu tempe menghadapi kenaikan biaya produksi akibat naiknya harga kedelai impor dan harga plastik kemasan.
Menghadapi kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, pemerintah perlu memberikan subsidi, bantuan sosial agar masyarakat termasuk UMKM (perajin tahu tempe) tetap memiliki daya beli, inflasi terkendali dan meredam gejolak sosial.
Laporan dari berbagai daerah menyebut, minyak goreng “Minyakita” mengalami kelangkaan di pasar. Kalaupun ada harganya sudah jauh di atas HET Rp 15.700 per liter. Di sejumlah pasar di Pekanbaru, misalnya, harga Minyakita mencapai Rp 20.000 hingga Rp 22.000 per liter.
Herry Sinamarata, Koordinator Bidang Ekonomi FWK menyebut pemerintah perlu mengoptimalkan kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah Indonesia. Ini penting dalam menjamin kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok ke pasar- pasar, sesuai kebutuhan masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan mengawasi dinamika harga yang tidak wajar —-dari permainan para spekulan— menjadi sangat penting. ***
