TASIKMALAYA||Pelita Online||,– Kendati berhasil ditemui, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai (WS) Citanduy menerima hanya untuk meluapkan amarahnya.
“Tidak perlu ketawa-ketawa lah dengan saya, apa maksud anda menulis/memberitakan kalau saya sulit ditemui”, kata Akhmad Mauludin selaku Kepala UPTD PSDA WS Citanduy yang sengaja menunggu kedatangan Pelita Online dihalaman kantor UPTD, Senin (6/11/2023).
Sembari menuju ruangan, tanpa rasa malu dihadapan sejumlah staf, Kepala UPTD berperawakan kekar dan berotot tersebut dengan lantang dan arogan kalau dirinya mengaku tidak sulit untuk ditemui.
“Kapan Anda mau nemui saya, mana buktinya kalau Anda sering mau nemui saya. Anda jangan macam-macam dan asal tulis kalau saya sulit ditemui. Hati-hati anda”, tandasnya dengan nada lantang.
Tak cukup disepanjang jalan menuju ruangannya saja bersikap arogan, sesampai di dalamnya pun, suara keras dan lantangnya kembali menggelegar.
“Apa..!!!, dan mau apa anda cari-cari saya dan nememui saya. Hati-hati Anda, saya dari Senin sampai Jum’at selalu ada di kantor, karena saya terikat oleh aplikasi absensi”, katanya dengan nada seakan mau melemahkan mental wartawan media ini.
Terus mana buktinya kalau Anda sering kesini, saya minta bukti. Ungkapnya seakan tak sadar, kalau di ring pertama setiap tamu yang datang tak pernah disodori buku tamu oleh Satpam.
Tak puas memarahi Pelita Online lantaran diberitakan sulitnya ditemui, kembali Kepala UPTD itu menantang wartawan media ini. “Silahkan saja kalau mau dilaporkan ke Polda atau ke Kejati. Saya tidak takut. Tapi hati-hati dengan Anda, kalau tidak siap”, ancamnya.
Padahal, selama dalam mendengarkan paparannya, media ini tidak menyebut-nyebut nama APH atau kedua lembaga penegak hukum tersebut.
Menanggapi kejadian tersebut, Ketua LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi Jawa Barat (Ge-RAK Jabar), Wahyudin mengecam keras sikap seorang pejabat setingkat Kepala UPTD seperti itu.
Menurut Wahyudin, pejabat seperti ini tidak bisa dibiarkan, Kepala Dinas SDA Provinsi Jabar harus segera turun tangan. Sebab, kalau dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan berdampak kepada Kepala Dinas sendiri, tandas Wahyudin, Senin (6/11/2023) yang saat dihubungi bertepatan tengah berada di Dinas SDA Provinsi Jabar di Bandung.||tommy riyaldi||
