TASIKMALAYA||Pelita Online||- Komite Penyelamatan Hak-Hak Rakyat Indonesia (KPHRI), Asmadi MA menyoroti proyek pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Cimulu perlu dikaji ulang dan diawasi secara bersama-sama. Lantaran anggaran yang digunakan terbilang fantastis dan bersumber dari DAK murni.
Menurutnya, berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jabar proyek tersebut menelan anggaran sebesar Rp3,4 miliar dari pagu anggaran 4,8 miliar pada tahun 2022. Kendati hal tersebut belum ditambah dengan jasa konsultasi pengawasan dan lain-lainnya.
“Dengan nilai kontrak 70% dari pagu anggaran Rp4,8 miliar sebenarnya cendrung penyimpangan konstruksi, dan ini berdampak terhadap kualitas maupun kuantitas fiksik pekerjaan” ujarnya kepada Pelita Online, Jum’at (13/10/2022).
Ia mengatakan, banyaknya perubahan konstruksi pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan itu jelas mengindikasikan ada ketidak beresan pada proyek di bawah Dinas Sumber Daya Air (SDA) provinsi itu. “Banyak terjadi perubahan dari spesifikasi teknisnya, berarti proyek ini tidak beres”, tambah Asmadi nada bertanya.
“Untuk itu, kami sebagai sosial kontrol dari KPHRI wajib menyampaikannya ke tingkat Dinas SDA Provinsi Jabar”, katanya.
Terlebih adanya dugaan bahwa akan ada satu i-tem pekerjaan yang akan ditiadakan, yakni pengecoran lantai kantong lumpur di area mercu. Ini patut dipertanyakan, kalau pun itu memang terjadi jelas ini mengindikasikan ada perencanaan yang salah sebab sudah dianggarkan, sambungnya.
“Kami berharap, pihak Dinas SDA Provinsi Jabar dapat mengawasi jalannya pembangunan serta mengantisipasi segala bentuk kecurangan yang terjadi,” tandasnya.
Sementara, sampai hari ini Kepala UPTD PSDA Wilsung Citanduy maupun PPK Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cimulu belum berhasil dikonfirmasi. Menurut keterangan, tidak akan mungkin dapat ditemui, karena baik Kepala maupun PPK cukup alergi terhadap wartawan.|tommy riyaldi|
