BANDUNG|Pelita Online| Selain Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin yang secara formal mengecam keras terlambatnya progres pembangunan Tol Cisumdawu (Cileunyi, Sumedang, Dawuan).
Akan tetapi, dari pihak Komite Independen Pemantau Pembangunan (KIPP) pun menyesalkan lambatnya progres tahun 2020 sekarang ini.
Asep Septian, Ketua DPP KIPP mengatakan, terlambatnya progres pembangunan Tol Cisumdawu ini bukan lantaran masih adanya kendala pembebasan lahan saja, melainkan pekerjaan fisiknya pun mengalami keterlambatan yang cukup signifikan hingga bisa dikatakan minus dari target capaiannya.
“2020 ini, pekerjaan fisik Tol Cisumdawu ini tidak menunjukan progres hasil pekerjaan yang signifikan. Melainkan pekerjaan fisik yang jalan ditempat”, ujar Septian.
Hasil kajian dan uji petik KIPP dilapangan, seharusnya Satker Cisumdawu melalui PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menangani seksi-seksi dan phase-nya sampai akhir Juni ini sudah dapat menekan percepatan progres sesuai capaiannya.
Namun sebagaimana diketahui, pekerjaan fisik Cisumdawu sekarang ini justru mengalami minus sekitar 25% dari capaian target, papar A. Bastian kepada Pelita Online, Rabu (24/6/2020) saat dihubungi WhatsApp.
Artinya, pelaksanaan progres di tahun 2020 ini sudah mengalami keterlambatan beberapa bulan dari capaian targetnya, ujar Septian menegaskan.
Keterlambatan fisik seperti ini cukup memalukan, lantaran proyek Tol Cisumdawu ini tidak ada kaitannya dengan keterbatasan anggaran. Karena, proyek Tol Cisumdawu ini merupakan kebijakan langsung dibawah lembaga Kementerian PUPR, imbuh Septian
Selain menyikapi keterlambatan, A. Septian pun nenyesalkan banyaknya PPK titipan yang ada di Satuan kerja (Satker) PJN di Jawa Barat, dan hampir setiap satuan kerja mulai dari Satker PJN I, II, III dan IV di Jabar terdapat banyak PPK titipan bos pejabat dan orang penting di pusat sana.
Ini sangat berdampak terhadap pembangunan jalan nasional di Jabar, yang tengah membutuhkan PPK-PPK yang senior dan pengalaman menangani jalan nasional di Jawa Barat sendiri. “Bukan PPK berusia muda yang dipaksakan untuk menjadi PPK maupun Kasatker”, tambah Septian.
Kembali menegaskan, TB Hasanuddin dalam pesan singkatnya mengatakan, harusnya Cisumdawu ini sudah selesai dan diresmikan, tetapi karena terlambat lagi di tahun ini, kemungkinan molor lagi, ujarnya kepada Pelita Online, Kamis (25/6/2020).
“Konsekuensi dari keterlambatan pekerjaan fisik Tol Cisumdawu ini berakibat tidak dapat dialihkannya bandaran dari Bandung ke Kertajati, dan ini cukup merugikan negara juga” tuturnya.
Sementara sampai saat ini, Erwin PPK Cisumdawu yang menangani phase I seksi III, sampai saat ini belum memberikan jawaban terkait dugaan keterlambatan pada phase yang dia tangani. (ToM)