Maret, Pemerintah akan Gelontorkan Rp605 Miliar untuk Citarum Harum

Menko Maritim RI, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat menghadiri pembukaan Citarum Expo 2019 di Gedong Budaya Sabilulungan (GBS) Soreang, Selasa (19/2/2019).* drd

SOREANG, PelitaOnline — Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Maritim) RI, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pada Maret mendatang pemerintah pusat akan menggelontorkan dana penanganan Citarum.

“Secara bertahap mulai Maret ini, pusat akan turunkan dana Rp605 miliar. Diharapkan progres Citarum Harum Juara ini akan bagus,” katanya kepada wartawan, usai acara pembukaan Citarum Expo 2019 di Gedong Budaya Sabilulungan (GBS) Soreang, Selasa (19/2/2019).

Karena itu, Luhut berharap Gubernur sebagai Dansatgas Citarum Harum mengawal program-programnya, termasuk melalui kementerian-kementerian dan pihak swasta akan ikut mendukung melalui program-programCorporate Social Responsibility (CSR). Banyak CSR perusahaan yang diikutkan dalam penanganan DAS Citarum.

Luhut pun mengaku belum tahu mengenai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum lewat program Citarum Harum sejak 2015 belum berjalan efektif.

“Saya belum tahu auditnya gimana, saya baru tahu,” jawab Luhut singkat.

Seperti diberitakan media, berdasarkan hasil audit BPK untuk tahun anggaran 2016 hingga 2018, kegiatan pengendalian pencemaran air di DAS Citarum belum didasarkan pada perencanaan yang komprehensif dan terpadu, serta belum terintegrasi dengan dokumen perencanaan masing-masing instansi yang terlibat.

BPK mencatat beberapa isu utama yang dihadapi DAS Citarum, seperti perubahan penutupan lahan di area hulu yang mendorong terjadinya peningkatan limpasan permukaan dan erosi lahan tinggi, serta sedimentasi. Fluktuasi debit DAS Citarum yang tinggi antarmusim juga mengakibatkan banjir di kawasan sekitarnya. Kondisi ini semakin buruk dengan banyaknya pembuangan sampah atau limbah domestik dan industri.

Disampaikan Anggota IV BPK Rizal Djalil, pencemaran terus terjadi di DAS Citarum lantaran belum adanya sarana pengelolaan limbah. Akibatnya, kualitas air Citarum belum bisa memenuhi standard baku mutu.

“Kalau ingin serius benahi Citarum, benahi dulu hulunya. Bukan teriak-teriak Citarum Harum, tetapi enggaktahu akar masalahnya,” kata Rizal dalam seminar Membedah Citarum dari Hulu sampai ke DKI Jakarta di Auditorium BPK, Senin (18/2).

Luhut Binsar berharap, media untuk sama-sama mengawasi dan memperbaiki jika terdapat kelemahan dalam proses berjalannya program tersebut. Bila ada kekurangan soal pembangunan DAS Citarum untuk sama-sama memperbaiki. Jangan ada tuduhan pencitraan.

“Saya minta media juga ayo, kalau ada kekurangan di sana sini, kita perbaiki sama-sama jangan ada tuduhan pencitraan. Ini masalah kesehatan generasi yang akan datang,” harap Luhut Binsar.

Dengan terlibatnya TNI dan terintegrasinya kementerian terkait, serta ikut bekerjanya pihak akademisi, Luhut meyakini progres Citarum Harum Juara akan semakin cepat. Namun tentunya harus didukung seluruh elemen, khususnya masyarakat Jabar.

Pada acara tersebut, juga diluncurkan Program Citarum Harum Juara oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

Bupati Bandung H. Dadang M. Naser mengapresiasi atas penyelenggaraan even tersebut dan  meyakinkan semua pihak bahwa Program Citarum Harum Juara akan dapat terwujud.

“Jika semua stakeholder kompak, saya optimis target 7 tahun Citarum Harum dapat segera terselesaikan,” ucap bupati saat memberikan sambutannya.

Citarum sebagai sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat, melewati 12 wilayah administrasi kabupaten/kota, dimanfaatkan berbagai lapisan masyarakat. Namun pemanfaatannya, kata Dadang Naser, tidak disertai dengan pengelolaan yang baik.

Menurut Dadang, Citarum berpredikat sungai terkotor di dunia. Akibatnya merusak kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem dan sumber daya lingkungan warga Jawa Barat pada umumnya.* drd/har

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *