TASIKMALAYA||Pelita Online||-Sebagaimana diketahui dalam klausul Undang-Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Disebutkan, bahwa informasi merupakan sarana kebutuhan pokok dan hak asasi manusia.
Keterbukaan informasi publik, juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik, demikian dikatakan Ketua Harian LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Jabar Wahyudin, Kamis (2/5/2024).
Hal itu dia sampaikan menanggapi ihwal atau keluhan dari para awak media, terkait sulitnya berkomunikasi bahkan menemui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V.
Kesulitan untuk bertemu dan pelitnya informasi dari Kepala UPTD PJJ WP-V tersebut menurut Wahyudin, tak urung membuat beberapa awak media tanda tanya. “Ya, ini Kepala UPTD-nya tak paham UU KIP atau memang pelit informasi publik, nanti akan saya coba sampaikan kepada Pak Kadis Bina Marga Pentaan Ruang (DBMPR) Jabar,” pungkasnya.
Sementara itu, Rony salah seorang jurnalis media online di Bandung, menceritakan ihwal tersebut kepada Pelita Online, bahwa ia dan seorang jurnalis lainnya, beberapa kali menyambagi kantor UPTD PJJ WP-V, untuk konfirmasi terkait pekerjaan yang ada di UPTD PJJ WP-V.
“Namun, Kustoyo,ST selaku Kepala UPTD PJJ WP-V ketika ditemui dikantornya cukup sulit ditemui, dengan beragam alasan dari stafnya,” ungkap Rony, Kamis (2/5/2024).
“Tak hanya Kepala UPTD, begitu juga pejabat lainnya cukup sulit juga untuk ditemui. Alabatan mau nemuin Presiden saja,” kata Rony, salah seorang Ketua Organisasi Jurnalis di Jabar, menambahkan.
Terkait hal tersebut, Rony meminta kepada Bey Machmudi Plt Gubernur Jabar, agar lebih berhati-hati dalam memilih dan menempatkan orang-orang setingkat Kepala Dinas, UPTD, maupun lembaga/ badan yang menjabat di lingkungan pemerintah provinsi Jabar.
“Kepada Pak Bey (sapaan akrab Plt Gubernur Jabar) agar lebih bijak dan cermat dalam memilih pimpinan/pejabat struktural di kepemerintahan (Pemprov) Jabar, pinta Rony.
“Pilih orang-orang yang berkomitmen di bidangnya, kemudian jangan pilih orang-orang yang tidak paham KIP, saya perhatikan hanya di DBMPR Jabar pejabat- pejabatnya sulit dimintai konfirmasinya,” tandas Rony dengan nada kesal.
Dihubungi terpisah, hal senada juga disampaikan Bayu, yang merasa kesel dan kecewa kepada Kepala UPTD PJJ WP-V dan pejabat lainnya yang dinilainya tidak ada bedanya.
“Mulai dari kepala UPTD hingga pejabat pungsional selalu sulit ditemui, padahal kami hanya ingin bertanya terkait kelanjutan pembangunan jembatan Sodongkopo yang notabene harus di jawab oleh Kepala UPTD-nya langsung selaku PPK-nya,” tutur Bayu.
Bahkan, imbuhnya hampir semua security di lingkungan UPTD PJJ WP-V yang bertugas kerap mengatakan, bahwa Kepala UPTD dan pejabat lain yang hendak ditemui sedang tidak berada ditempat.
“Maaf pak, pak Kepala UPTD belum masuk kantor begitu juga dengan pejabat lainnya,” ucapnya, seperti ditirukan salah seorang jurnalis saat berada di kantor UPTD PJJ WP-V. ||tommy riyaldi||
