BANDUNG BARAT, PelitaOnline Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengapresiasi terbentuknya kepengurusan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang diketuai Dian Dermawan serta delapan komisioner lainnya. Kehadiran KPAD tersebut diharapkan mampu mewujudkan salah satu program KBB di era pemerintahan Aa Umbara dan Hengki Kurniawan sebagai daerah yang ramah anak.
Asisten 1 Bidang Tata Pemerintahan KBB Aseng Djunaedi mengatakan program Pemkab Bandung Barat dalam perlindungan anak, selaras dengan program KPAD. Tentunya Pemkab Bandung Barat mensupport keberadaan organisasi yang khusus membidangi perlindungan anak tersebut.
“Pak Bupati (Aa Umbara Bandung Barat) bahkan menaruh perhatian penuh terhadap anak-anak disabilitas. Beliaupun memikirkan anak-anak disabilitas yang kurang mampu,” ujar Aseng, usai mengukuhkan sembilan orang komisioner KPAD KBB, Selasa (16/7/2019) di Hotel Augusta Lembang.
Aseng mengungkapkan jika bupati menyatakan prihatin dengan nasib anak-anak disabilitas dari keluarga kurang mampu. Mereka yang mampu masih bisa mendapatkan pendidikan formal di Sekolah Luar Biasa (SLB). Sementara anak-anak yang kurang mampu perlu dipikirkan bersama.
Oleh karena itulah kata Aseng, bupati ingin memfasilitasi anak-anak disabilitas tersebut untuk diberikan pendidikan yang layak. “Insha Allah, kita sedang merintis itu (sekolah). Bahkan tanahnya sudah ada di Cisarua,” terangnya.
Untuk mewujudkan keinginan bupati tersebut, tentunya KPAD bakal terlibat di dalamnya. Karena sebagai leading sektor dalam soal perlindungan anak. “Kita memang ingin menciptakan anak-anak berkualitas. Tentunya dengan peran KPAD juga,” tuturnya.
Sementara itu, dalam kepengurusan KPAD Bandung Barat, posisi ketua dijabat oleh Dian Dermawan, sedangkan Jelly C. Supriadi menjadi wakil ketua I dan Prihatin Mulyanti menjadi wakil ketua II. Adapun anggota KPAD Bandung Barat terdiri atas Dadi Iskandar, Nur Siti Aisyah, Depi Gunawan, Adi Haryanto, Ai Nita Sari, dan Teten Santana. (Nie)
