TASIKMALAYA,||Pelita Online||Program Sapu Lobang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jabar tidak sepenuhnya ditanggapi serius semua UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan selaku kepanjangan tangan BMPR.
Nyatanya, gerakan sapu lobang yang dipercayakan pada Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan (SPPJJ) dengan tim Unit Reaksi Cepat (URC) yang terdapat di masing- masing UPTD belum efektif dan masih terkesan tebang pilih dalam menutup lobang oleh pihak SPJJ itu sendiri.
Dalam wilayah kerja SPPJJ I UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V misalnya, dampak dari buruknya kinerja dan tidak tanggapnya terhadap lobang lama, maka lobang yang dibiarkan kian melebar dan banyak.
Kondisi seperti itu sudah lama dirasahkan oleh pengguna jalan provinsi dalam wilayah penanganan
SPPJJ I. Diantaranya, ruas Tasikmalaya-Singaparna batas Garut, ruas jalan Cisumur Garuda dan beberapa ruas lainnya dalam wilayah Kota Tasikmalaya.
Ditemui dihalaman kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V, jalan RAA Wiratuningrat No: 5 Kota Tasikmalaya, pekan lalu atau tepatnya Jum’at 2 Desember 2022 pagi, Kepala SPJJ 1 Endang Muhtar mengatakan, kalau di ruas Tasikmalaya-Singaparna sampai Batas Garut sudah ditangani semuanya.
“Termasuk yang tidak jauh dari patok jalan KM BDG 113 atau tepat di wilayah Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya sudah ditangani. Kalau pun ada lagi lobang itu lobang yang baru,” ujarnya.
Tetapi ketika kembali di informasikan, kalau tak jauh dari lobang yang baru ditutup tersebut masih terdapat lobang yang belum ditutup, Endang berdalih kalau di wilayah sebelum pertigaan jalan baru Mangkubumi-Indihiang (Mangin) itu kehabisan bahan materialnya, jadi ditunda dulu, katanya.
Demikian juga saat di informasikan dengan banyak lobang jalan yang terdapat diwilayah Warung Peteuy, Kecamatan Salawu, Endang pun mengaku kalau di ruas itu baru saja dilakukan penutupan. “Berarti itu lobang baru lagi,” kata Endang dengan wajah lempeungnya (lurus-red).
Menanggapi buruknya kinerja para kepala SPPJJ pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan pada BMPR Provinsi Jabar, Ketua advokasi dan hukum Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Jabar Asep Wahyu S.Sos mengatakan, harus ada tindakan tegas dari Kepala UPTD maupun Kepala Dinas BMPR langsung.
Jangan sampai para Kepala SPPJJ yang tidak mutu dibiarkan dan dipertahankan keberadaannya, karena pasca masa Pandemi COVID 19 ini, BMPR Provinsi Jabar butuh tenaga pengelola jalan yang berkualitas demi infrastruktur jalan mulus, ujar Asep saat dihubungi melalui sambungan cellularnya, Rabu (7/12/2022).
“Kondisi saat ini, Kepala SPPJJ yang berkualitas, loyal, intelektual, cekatan dan yang tak kalah penting memiliki SQ sangatlah butuhkan, supaya dalam kegiatan yang menjadi tugas pokoknya dapat terkoordinasi baik dengan para pekerjanya yang ada dilapangan,” ujar Asep.
Sementara sampai berita ini ditayangkan, Kustoyo, ST selaku Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V belum berhasil ditemui. Menurut keterangan Yudi Achmad dibangian Pembangunan UPTD V, kalau Kepala lagi banyak acara/kegiatan. “Jadi kalau mau konfirmasi berita ke pak Son Aji saja atau ke saya saya dulu,” ucao Yudi melalui pesan WhatsApp kepada Pelita Online beberapa pekan lalu. |tommy riyaldi|
